Tenaga Honorer Mamuju Demo
Forum Honorer Mamuju Nilai Ada Kecurangan Penerimaan PPPK 2024, Indikasi Penggunaan Dokumen Palsu
Koordinator aksi, Muhammad Rezky Aditya mengatakan, adanya indikasi pelanggaran dalam seleksi PPPK Tahun 2024 di Kabupaten Mamuju.
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Tenaga honoret Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, demo di kantor DPRD, Jl Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Senin (6/1/2025).
Demo tersebut terkait dugaan kecurangan dalam proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Kabupaten Mamuju Tahun 2024.
Baca juga: BREAKING NEWS: Forum Tenaga Honorer Demo di DPRD Mamuju Terkait Penerimaan PPPK
Koordinator aksi, Muhammad Rezky Aditya mengatakan, adanya indikasi pelanggaran dalam seleksi PPPK Tahun 2024 di Kabupaten Mamuju.
Termasuk dugaan penggunaan dokumen palsu oleh beberapa peserta dinyatakan lulus.
“Salah satu pelanggaran adalah ketidaksesuaian status peserta yang lulus seleksi. Beberapa peserta yang sebenarnya tidak aktif dalam instansi malah ikut dan dinyatakan lulus seleksi PPPK,” ujarnya dalam orasi.
Aksi ini juga didukung oleh berbagai organisasi seperti FPPI Pimkot Mamuju, PMII Cabang Mamuju, HIPMATA, Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar), dan Mahasiswa Peduli Ekonomi Kerakyatan (Maper).
Tuntutan Demonstran:
1. Verifikasi Transparan: Mendesak Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Mamuju untuk membuktikan status peserta yang lulus seleksi dengan melampirkan SK 2023/2024 serta bukti pembayaran gaji sebagai bukti keaktifan bekerja.
2. Diskualifikasi Peserta Tidak Sah: Menggugurkan peserta seleksi yang tidak memenuhi persyaratan pemberkasan.
3. Penghentian Gaji Melalui APBD: Meminta DPRD Kabupaten Mamuju membatalkan penggajian peserta yang tidak terbukti aktif bekerja hingga saat ini.
4. Investigasi Independen: Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki dugaan maladministrasi dalam seleksi CASN PPPK Kabupaten Mamuju tahun 2024.(*)
Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.