Kasus Dugaan Polisi Keroyok Mahasiswa, IMM Majene Desak Pendidikan SPN Polda Sulbar Dievaluasi

TRIBUN-SULBAR.COM - Buntut dugaan pengeroyokan oknum polisi terhadap sejumlah mahasiswa yang juga kader beberapa OKP di Mamuju, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kab. Majene, Irwan Japaruddin meminta Polda Sulbar melakukan evaluasi serius terhadap proses pendidikan di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Sulbar Kamis (2/1/2025).

Irwan menjelaskan kasus tersebut memperlihatkan ada persoalan serius terhadap sistem rekrutmen dan pendidikan anggota Polri.

Harusnya para polisi tersebut memahami bahwa mereka adalah Aparat Penegak Hukum (APH), ketika terjadi pelanggaran hukum oleh siapapun maka harusnya menempuh jalur hukum, bukan dengan aksi premanisme.

"Ada informasi yang lebih dulu melakukan pemukulan adalah mahasiswa, tetapi apakah dibenarkan oknum polisi membalas dengan memanggil kawannya melakukan pengeroyokan, segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan," jelas Irwan.

Itulah sebabnya pihaknya mempertanyakan bagaimana proses pendidikannya, apa yang dipelajari selama pendidikan. 

Sebab harusnya mereka tahu bahwa polisi adalah APH bukan pelaku kekerasan.

Sehingga Irwan meminta kepada Polda Sulbar untuk serius melakukan evaluasi pendidikan di SPN Polda Sulbar. 

Sebab diantara fungsi SPN untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Polri melalui pembentukan Tamtama dan Inspektur untuk menjadi pengayom, pelayan, pelindung, menjadi APH yang baik bagi masyarakat bukan sedikit-sedikit menjadi pelaku kekerasan.

Baca juga: Kader HMI di Mamuju Alami Patah Hidung, Tujuh Polisi Dipatsus Polda Sulbar Kena Sanksi Apa?

Baca juga: Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Maponu Pasangkayu Ditangkap Modus Mark Up Anggaran Hingga Rp350 juta

"Oleh karena itu kami meminta Kapolda Sulbar untuk menindak secara tegas dan seadil-adilnya oknum polisi yang melakukan aksi kekerasan," harap Irwan.

Sehingga kasus tersebut tidak berulang sebab banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan seperti korupsi, mafia tambang, kemiskinan, judi online, pengangguran dan masih banyak lagi. (*)