Polemik Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Mahfud MD hingga PDIP Beda Sikap

“Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung, PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan bersama,” ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

Ia mengungkapkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti yang diusulkan oleh Prabowo sebenarnya bisa saja dilaksanakan.

Alasannya, salah satu ciri demokrasi di Tanah Air adalah berjalannya proses musyawarah mufakat.

“Jadi begini, Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Muhaimin menekankan bahwa demokrasi yang berbiaya tinggi juga bakal merugikan masyarakat.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, salah satu yang harus didiskusikan adalah cara agar perubahan sistem tidak lantas mengebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

“Ya makanya seluruh pendapat mari kita diskusikan karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang. Sehingga rakyat juga dirugikan,” imbuh dia.

Baca juga: Prabowo Akui Lelah 20 Tahun Berusaha Jadi Presiden: Setelah Jatuh Berdiri Lagi, Bertarung Lagi

Pendapat PDIP

Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menolak keras usulan Prabowo tersebut.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus menegaskan, partainya tetap menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dia menilai, wacana yang diucapkan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengambil hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya. 

"Pada prinsip yang kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Deddy mengatakan, alasan pilkada berbiaya mahal juga tak bisa dibenarkan sepenuhnya.

Ia menilai, pilkada berbiaya mahal dikarenakan elite politik yang memiliki uang ingin jalan pintas memperoleh elektoral yang kuat.

"Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyatukan uang itu kan memang dari elite politik sendiri," ucapnya.

Baca juga: Prabowo Wanti-Wanti Polisi di Tengah Maraknya Kasus yang Libatkan Aparat: Bela Kepentingan Rakyat!