Paslon 3 dan 4 Selaras Soal Pelayanan Publik Berkelok-kelok di Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dua calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat, dari nomor urut 3, Suhardi Duka dan Salim S Mengga, serta nomor 4, Prof. Husain Syam dan Enny Anggaraeni Anwar, menyampaikan pandangannya terkait pelayanan publik.

Hal itu disampaikan dalam acara debat kedua calon gubernur Sulbar, berlangsung di Grand Hotel Maleo Mamuju, Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulbar, Sabtu (13/11/2024) malam.

Baca juga: PHS Bantah Pernyataan Arwan Aras Angka Korupsi Menurun di Masa Kepemimpinan ABM di Debat Pilgub

Baca juga: Pjs Maddareski Serahkan Ranperda APBD 2025 ke DPRD Pasangkayu, Belanja Daerah Rp943.892.346.332

Seperti disampaikan moderator, sering kali dirasakan oleh publik adalah persyaratan dan birokrasi yang berbelit-belit, pungutan liar, respon pengaduan lambat, dan kurang transparan.

Terkait hal itu, calon Wakil Gubernur Salim S Mengga menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

Selain itu, memastikan adanya pengawasan menyeluruh di semua tingkat kepemimpinan, baik melalui pengawasan internal maupun pengawasan langsung di lapangan.

"Untuk meningkatkan pelayanan tepat dan cepat, diperlukan digitalisasi dan pengawasan yang terintegrasi di setiap tingkatan pimpinan, baik melalui pengawasan staf maupun pengawasan di lapangan," kata Salim S Mengga.

Ia menyampaikan agar lembaga pengaduan di setiap institusi dioptimalkan. Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses perbaikan berdasarkan umpan balik yang diterima dari masyarakat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh calon wakil gubernur Sulbar nomor urut 4. Enny Anggaraeni Anwar mengatakan, dengan digitalisasi, informasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat.

"Untuk melakukan pelayanan publik terbaik, tentunya perlu digitalisasi dalam pemerintahan, sehingga informasi dapat cepat dirasakan oleh masyarakat," jelas Enny Anggaraeni.

Ditambahkan Prof. Husain Syam, digitalisasi seperti e-controlling dan e-budgeting memungkinkan pengawasan yang lebih efektif.

Menurutnya, setiap pelayanan harus memberikan kepastian kepada masyarakat, disertai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

"Seperti e-controlling dan e-budgeting, ini akan memudahkan kita untuk mengontrol, kemudian setiap pelayanan harus memberikan kepastian kepada masyarakat dan perlunya SOP," tutup calon gubernur Sulbar.

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Lukman Rusdi