Pj Gubernur Sulbar Minta KPPS Pilkada 2024 Tes Kesehatan Gratis dan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar dan pemerintah kabupaten se-Sulbar untuk menggratiskan tes kesehatan bagi calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Langkah ini diambil untuk memberikan kemudahan bagi para anggota KPPS yang berperan penting dalam suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024.

Instruksi tersebut disampaikan Bahtiar dalam rapat koordinasi persiapan pembentukan KPPS untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati 2024. Rapat tersebut digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar di Maleo Town Square, Mamuju, pada Selasa (17/9/2024).

Baca juga: Pj Bahtiar Sapa Petani-Peternak di Polman, Diskusi Skema Pengembangan Usaha

Bahtiar menegaskan bahwa kesuksesan Pilkada sangat bergantung pada kinerja KPPS.

Oleh karena itu, pemerintah harus memudahkan proses perekrutan KPPS, termasuk dalam hal pemeriksaan kesehatan.

“Kami ingin memastikan bahwa calon anggota KPPS dalam kondisi sehat. Ini adalah pekerjaan sukarela, jadi kami meminta agar proses rekrutmen tidak dikenakan biaya, termasuk tes kesehatannya,” ujar Bahtiar.

Selain tes kesehatan, Bahtiar juga meminta KPU untuk menyiapkan anggaran guna memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi anggota KPPS.

Menurutnya, inovasi ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi panitia adhoc yang selama ini belum mendapatkan jaminan tersebut.

“Kita sedang menghitung anggaran yang tersedia. Jika memungkinkan, semua anggota KPPS akan dicover BPJS Ketenagakerjaan, dengan biaya sekitar Rp 16.500 per bulan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Bahtiar juga menyampaikan rencana pembentukan Satgas Kesehatan untuk melindungi tenaga adhoc sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan Pilkada.

Satgas ini akan melibatkan Dinas Kesehatan, pemerintah kabupaten, relawan, serta mahasiswa.

“Satgas ini akan mendukung para penyelenggara Pilkada, baik sebelum, saat, maupun setelah pemilihan. Kepala Dinas Kesehatan akan memimpin tim ini,” jelas Bahtiar.

Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, menambahkan bahwa Pilkada Sulbar 2024 membutuhkan 20.475 anggota KPPS untuk bertugas di 2.925 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di enam kabupaten.

Terkait anggaran jaminan ketenagakerjaan, Said mengungkapkan bahwa anggaran yang diperlukan tidak mencapai Rp 1 miliar.

“Kami masih memiliki anggaran karena tidak ada calon independen. Jika memungkinkan, akan kita anggarkan untuk jaminan ketenagakerjaan,” ujar Said.