Sekprov Muhammad Idris Akan Dengarkan Aspirasi Mahasiswa di Mamuju Hari Ini

TRIBUN-SULBAR.COM - Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula mengatakan, Pemprov Sulbar akan merespon aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada Selasa (9/7/2024).

Pihaknya akan meminta perwakilan mahasiswa dialog bersama Sekprov Muhammad Idris pada Rabu (10/7/2024) hari ini.

"Rencananya akan diterima langsung Sekprov dan Kepala Inspektorat perwakilan mahasiswa," ungkapnya.

Selain itu, dia menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di kantor Pemprov Sulbar.

Saat aksi unjuk rasa kemarin, Pemprov Sulbar menerima aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Gubernur, Selasa 9 Juli 2024.

Hadir, menerima aksi mahasiswa diantaranya Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail, Kadis Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur dan sejumlah pejabat lainnya.

Baca juga: Begini Modus Penipuan Atasnamakan Bansos, Incar Nenek-nenek Korban Didata Lalu Perhiasan Diambil

Baca juga: Lagi, Lansia di Polman Kena Tipu Bantuan Sosial Atasnamakan Prabowo Subianto Korban Rugi Rp30 Juta

"Segala aspirasi yang disampaikan mahasiswa sudah kita terima," kata Herdin.

Ia menambahkan beberapa tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulbar.

"Tuntutan mahasiswa telah kami terima dan tentunya pemprov akan mendalami. Inspektorat akan melakukan pemeriksaan," tambahnya.

Massa aksi demonstrasi dari aliansi mahasiswa Sulawesi Barat (Sulbar) meminta bertemu dengan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin dan kedua kepala dinas.

Massa aksi meminta agar Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mithar dan Kadis Kelautan dan Perikanan, Suyuti Marzuki.

"Saya minta Pj Gubernur dihadirkan bersama kadis pendidikan dan kadis kelautan," ujar Akbar koordinator lapangan aksi dalam orasinya.

Mereka mengancam menyegel kantor gubernur jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.

"Kami datang membawa bukti yang diminta Pj Gubernur. Jadi kalau hari ini tidak mau keluar berarti dia pengecut," tambahnya.

Akbar dan massa aksi lainnya menganggap, kedua kadis tidak becus dalam bekerja.

Selain itu, mereka menganggap kedua kadis tersebut anti kritik dengan mendeskriminasi mahasiswa.

"Mereka telah mendeskriminasi mahasiswa dengan melaporkan mahasiswa ke Polresta Mamuju dengan tuduhan pencemaran nama baik," ungkapnya. (*)