Antrean Kendaraan Mengular di SPBU Simbuang Mamuju, BBM Langka?

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU-Antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simbuang Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (10/7/2024).

Sejumlah pengendara mengeluhkan antrean panjang meski harus sabar menuggu di bawah terik matahari.

Pantauan Tribun-Sulbar.com, terlihat antrean kendaraan roda dua dan roda empat mengular hingga ke pintu masuk SPBU dekat dengan jalan raya.

Baca juga: BBM Jenis Solar dan Pertalite Habis di SPBU Simbuang Mamuju, Antrean Truk Mengular

Pengendara yang hendak mengisi bahan bakar menuggu hingga beberapa menit bahkan satu jam agar sampai di tempat pengisian (Dispenser) karena panjangnya antrean.

Sejumlah pengendara terpaksa harus memutar balik karena tidak ingin menunggu antrean panjang tersebut.

Salah satu pengendara roda dua Rahim (30) mengaku, sangat resah karena akhir-akhir ini SPBU di Mamuju selalu ada antrean panjang saat mengisi bahan bakar minyak.

"Biasanya kalau pagi itu kurang antrean, sekarang ada hampir satu jam saya antre untuk isi bensin," ungkap Rahim kepada Tribun-Sulbar.com.

Tidak hanya itu, selain antrean yang panjang barcode atau aplikasi saat pembelian bahan bakar juga menjadi penyebab lamanya antrean di SPBU.

Karena para operator SPBU ini kadang-kadang lambat mengakses barcode yang membuat pelayanan semakin lambat.

"Itu juga pake aplikasi sebenarnya membuat lambat, makanya antrean semakin panjang biasa," pungkasnya.

Sementara itu Admin SPBU Simbuang Mamuju Zulfadly mengatakan, antrean panjang kendaraan bukan karena kurangnya stok BBM yang masuk ke SPBU melainkan ada keterlambatan.

"Tiap hari BBM jenis Partalite sampai 16 ton sampai 24 ton yang masuk ke SPBU, tapi karena kondisi buka tutup jalan sehingga ada keterlambatan," ujarnya.

Dia menambahkan, keluhan warga terkait aplikasi atau barcode di SPBU Itu sudah diatur oleh pemerintah dan diberlakukan di seluruh Indonesia.

"Barcode itu sudah aturan pemerintah, karena kalau tidak pakai barcode kami yang kena denda dari subsidinya kalau diaudit sama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)," tandasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Abd Rahman