Pendeta Gilbert Lumoindong Viral Diduga Rendahkan Gerakan Salat, Ust Salim: Sebaiknya Kita Maafkan

Terkait hal ini, Sekretaris FKUB Sulbar, Ustad Nur Salim Ismail mengatakan secara garis besar, dia telah menyimak pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong.

Namun setelahnya Pendeta Gilbert mengaku khilaf dalam ucapannya.

"Juga telah dilakukan permohonan maaf kepada umat Islam. Bahkan berupaya untuk mendatangi sejumlah tokoh untuk menyampaikan langsung rasa penyesalannya.

"Maka sebaiknya kita maafkan," ujar Nur Salim Ismail, Rabu (17/4/2024).

Salim Ismail menambahkan, sudah menjadi tugas umat Islam, jika menghadapi situasi seperti ini adalah semakin menunjukkan jati diri sebagai umat pewaris Nabi yang mengedepankan nilai-nilai rahmatan Lil Alamin.

Datangi JK

Pendeta Gilbert Lumoindong menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi di media sosial akibat ceramahnya yang menyinggung soal shalat dan zakat dalam Islam.

Permohonan maaf itu disampaikan Gilbert usai bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/4/2024).

Gilbert mengatakan sebenarnya ceramah yang dirinya sampaikan bukan untuk khalayak umum. Namun, diperuntukkan kepada internal jemaatnya.

"Tetapi karena jemaat kita ada dua; ada jemaat gereja, ada jemaat online. Jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah Minggu. Jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum," ujar Gilbert.

Ditolak Wali Kota Makassar

Pasca viralnya video itu, Gilbert yang rencananya akan datang ke Makassar langsung mendapat penolakan dari MUI Makassar.

MUI Makassar diketahui melayangkan surat ke Pemerintah Kota Makassar, sebagai bentuk penolakan terhadap kedatangan dan pertemuan dengan Pendeta Gilbert.

Gilbert Lumoindong diagendakan bertemu dengan Wali Kota Makassar Danny Pomanto siang ini, Rabu (17/4/2024) di Ruang Wali Kota Makassar, Kantor Balai Kota Jl Ahmad Yani, pukul 14.00 Wita.

Namun agenda itu dibatalkan mengingat banyaknya penolakan dari berbagai pihak.