Rute ke Malaysia Akan Ubah Status Pelabuhan Silopo Polman dari Pelabuhan Pengumpan ke Pengumpul

TRIBUN-SULBAR.COM, MALAYSIA - Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Maddareski Salati mengatakan, pelayaran perdana internasional dari Pelabuhan Silopo Polman ke Sabah Malaysia terus dipersiapkan.

Pelayaran perdana dijadwalkan dilaksanakan pada 9 Desember 2023 mendatang.

Hingga kini, sudah lebih dari 200 calon penumpang yang mendagftarkan diri.

Baca juga: Rute Pelabuhan Silopo Polman - Malaysia Tinggal Tunggu Iziin Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah

Maddareski menyebut, rute pelayaran itu juga akan meningkatkan status pelabuhan silopo.

"Meningkatkan status Pelabuhan Tanjung Silopo dari pelabuhan pengumpan menjadi pelabuhan pengumpul," ujarnya.

Untuk diketahui, Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan-nya terbatas melayani Propinsi, Kabupaten/Kota, frekuensi kapal dan volume terbatas.

Sedangkan pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang.

"Karena untuk saat ini Pelabuhan Tanjong Silopo dimanfaatkan sebagai Pelabuhan Embarkasi dan Debarkasi Pekerja Migran Indonesia, sesuai dengan surat Dirjen Perhubungna Laut Nomor AL-308/25/19/IDP-2020," tutur Maddareski.

Untuk diketahui, dukungan juga datang dari Konsulat Jendaral RI Kota Kinabalu dan Tawau terkait rencana pelayaran ini, dengan harapan hubungan kedua negara dapat berkembang dalam bentuk kerjasama lainnya.

Sehingga, mendukung pertumbuhan ekonomi ke dua negara, terlebih lagi pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo, masuk dalam agenda kerjasama subregional BIMP EAGA.

Dukungan yang sama juga datang dari para pengusaha kapal seperti pemilik kapal KM Cattleya yang megaskan bahwa Pelabuhan Tanjung Silopo memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan dan dapat menaikkan statusnya dari KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) menjadi KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan). (*)