Pilkades Mateng
Warga di Mamuju Tengah Tuntut Seleksi Bakal Calon Kades Diulang
Dari hasil seleksi ditetapkan lima bacakades yang dinyatakan lolos, satu diantaranya bacakades dari luar desa Budong-Budong.
Penulis: Samsul Bachri | Editor: Ilham Mulyawan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Puluhan warga mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mamuju Tengah, Jl. Poros Tumbu, Desa Topoyo, Jumat (22/9/2023).
Mereka menggelar aksi protes terkait hasil seleksi bakal calon kepala desa (bacakades)yang dinilai tidak transparan.
Selain itu, mereka juga menduga ada permainan dalam proses tahapan seleksi.
Sehingga mereka meminta pelaksanaan seleksi ulang secara transparansi untuk mengetahui kualitas masing-masing kandidat.
Sebelumnya, sebanyak 12 bacakades Desa Budong-Budong mengikuti uji kelayakan melalui seleksi tertulis dan wawancara, Rabu (20/9/2023).
Dari hasil seleksi ditetapkan lima bacakades yang dinyatakan lolos, satu diantaranya bacakades dari luar desa Budong-Budong.
"Kami menilai panitia seleksi tidak transparan, " Kata Rahmat E seorang perwakilan warga yang juga bacakades yang tidak lolos ditemui usai mediasi dengan panitia pilkades.
Rahmat menginginkan adanya transparansi dari panitia termasuk memaparkan beberapa indikator penilaian.
Indikator penilaian serta nilai masing-masing indikator dari kandidat bacakades yang mengikuti seleksi.
"Bukan hanya dinilai diruangan tertutup, lalu dikeluarkan hasil, namun tidak ditau dimana letak kelemahan kita dan dimana letak keunggulan calon yang lolos ini, " Terangnya.
Selain itu, juga menyoal adanya calon dari luar desa yang lolos seleksi.
"Kalau kita merujuk kepada pembangunan terbaik untuk desa, tentu dari warga desa itu sendiri, bukan mendatangkan calon dari luar desa, " Imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bahri Hamsah menegaskan keputusan yang telah dikeluarkan panitia seleksi tidak berubah.
"Itu ketetapan dan sudah melalui prosedur sesuai aturan dan tidak mungkin berubah lagi, " Tegasnya.
Ia pun menanggapi bahwa aksi warga merupakan hal biasa terjadi sebagai bentuk demokrasi.
"Itu bukan sesuatu hal baru dan hampir disetiap perhelatan demokrasi ada riak-riak, namun itulah demokrasi,"Pungkasnya.
Diketahui rencananya aksi puluhan warga ini akan kembali digelar, Senin (25/9/2023) mendatang.
Sebab hasil dari mediasi tidak menemukan titik terang. (*)
Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com Samsul Bahri
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.