Pengamat Hukum Erlanda Juliansyah Sebut Pemeriksaan Terhadap Airlangga Berbau Jagal Politik

TRIBUN-SULBAR.COM - Proses pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dinilai sarat dengan kepentingan kelompok tertentu untuk melakukan penjegalan politik.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Hukum, Erlanda Juliansyah Putra saat menanggapi kasus hukum yang tengah dihadapi oleh Airlangga Hartarto belakangan ini. Secara momentum atau timing, kasus ini tak bisa dilepaskan dari timeline politik jelang pemilu khususnya Pilpres 2024 yang mana tahapan pendaftarannya akan dimulai di bulan Oktober 2023 mendatang.

Alumni Universitas Syah Kuala Banda Aceh ini menilai bahwa pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung terhadap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkesan dipaksakan jika dilihat dari rentetan pengungkapan kasus korupsi minyak goreng dan turunannya tersebut. Apalagi pada saat yang relatif sama muncul desakan pergantian Airlangga melalui Munaslub oleh sejumlah kelompok di internal Partai Golkar.

"Bagi saya, pengamat sekaligus praktisi hukum, sedikit aneh kenapa kasus ini baru sekarang digulirkan, inikan kasus lama tapi digulirkan lagi menjelang tahun pemilu. Dalam perspektif legal politics, kondisi seperti ini cenderung berkaitan dengan kepentingan faksi-faksi tertentu, apalagi jika dekat dengan pusat kekuasaan, untuk mengambil keuntungan politik. Dalam hal ini adalah menjadi jagal politik untuk merusak legitimasi Airlangga sebagai ketua umum," kata Erlanda Juliansyah Putra kepada media, Selasa (1/8/23).

Konsistensi serangan politik dalam kasus pemanggilan Airlangga sebagai saksi, menurut Erlanda, dapat dilihat secara jelas. Antara lain saat Airlangga meski telah korporatif hadir memenuhi panggilan kejaksaan namun tetap saja ada kelompok politik yang terus membelokkan isunya pada pergantian ketua umum Golkar.

"Menurut saya konteks dan isunya jadi tidak nyambung. Katakanlah memang ada proses hukum, dan itupun sebatas saksi dengan kejelasan yang kita tidak tahu pasti, namun tiba-tiba ada penggiringan politik terkait kepemimpinan partai jelang pemilu yang merupakan momen strategis. Secara objektif menurut saya spekulasi kriminalisasi politik atau penjegalan politik terhadap Airlangga menjadi sangat masuk akal," katanya.

Erlanda menghimbau agar publik melihat kasus ini secara bijaksana, tidak termakan upaya penggiringan opini politik. Ia juga berharap penegakan hukum khususnya pihak kejaksanaan dapat bekerja secara profesional.

"Sekali lagi bagi saya terkesan aneh karena upaya kriminalisasi politik lebih dominan ketimbang proses penegakkan hukum itu sendiri. Apalagi dengan manuver dan pernyataan sejumlah elit politik berupa desakan turunnya Airlangga, hal ini semakin memperkuat kesan bahwa kasus hukum dipaksakan untuk kepentingan jagal politik semakin meyakinkan," tutupnya.