Tersangka Dugaan Korupsi Kapal Rp 2,1 M di Majene Belum Ditahan, Audit BPKP Jadi Dalih Kejari

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE –  Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene belum tahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Majene.

‎Kepala Kejari Majene, Andi Irfan, beralasan pihaknya masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat.

‎Audit tersebut dinilai menjadi penentu langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penahanan.

Baca juga: HMI Majene Demo Kejari, Sampaikan Lima Tuntutan Termasuk Korupsi Kapal

‎“Hasil audit BPKP sangat krusial. Tanpa itu, kami belum bisa melangkah lebih jauh,” kata Andi Irfan saat ditemui di kantornya, Kamis (28/8/2025).

‎Untuk memperkuat alat bukti, Kejari juga telah menghadirkan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

‎Serta dua ahli teknis ahli kayu dan ahli perkapalan guna memeriksa spesifikasi kapal yang dipersoalkan.

‎Dari total 16 unit kapal yang diadakan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 senilai Rp2,1 miliar lebih, sebanyak 14 kapal sudah diteliti kondisinya.

‎“Kami tidak pasif. Pemeriksaan teknis dan pendalaman terus berjalan agar perkara ini tidak cacat hukum,” tegas Andi.

‎Ia menepis anggapan adanya upaya memperlambat proses hukum dan sofat mengistimewakan.

‎Menurutnya, kehati-hatian dan keterbukaan menjadi prinsip Kejari dalam menangani perkara yang menyangkut uang negara.

‎“Kami minta masyarakat bersabar. Proses penegakan hukum pasti berjalan sesuai aturan, kalau nanti dipercepat pada akhirnya cacat hukum, kita juga yang malu ,” tutupnya.(*)

‎Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab