IPMAPUS Desak Kejaksaan Tuntaskan Kasus Korupsi di Sulbar, Termasuk Stadion Manakarra Rp 9,4 M

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulawesi Barat (Sulbar) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi masih berproses.

Ketua IPMAPUS Sulbar Ali Mustakim, menilai aparat penegak hukum (APH) tidak serius menangani sejumlah kasus yang sampai saat ini masih bergulir di kejaksaan.

"Kami meminta APH menindaklajuti kasus dugaan korupsi masih berproses," kata Ali Mustakim kepada Tribun-Sulbar.com, Selasa (1/7/2023).

Baca juga: Deretan Kasus Korupsi Masih Bergulir di Kejati Sulbar, Ada Korupsi Unsulbar dan Porprov

Menurut Ali, baru-baru ini kasus terbaru muncul terkait penyalahgunaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Sulbar.

Anggaran tersebut sebesar Rp 9,4 Miliar itu diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur fasilitas venue olahraga di Stadion Manakarra pada Porprov lalu.

"Diduga ada oknum yang melakukan penggelapan dana BKK itu. Sekarang sudah bergulir di kejaksaan," ujar dia.

Lanjut Ali menyatakan, anggaran sebesar itu mestinya digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan fasilitas olahraga.

Tetapi faktanya tidak digunak sesuai aturan.

"Ada apa dengan APH sehingga menutup mata terkait dugaan korupsi anggaran stadion sebesar Rp 9.3 miliar ini," pungkasnya.

Berikut kasus yang masih bergulir di Kejati Sulbar Priode Januari - Juni 2023 :

Pada periode Januari - Juni 2023 sejumlah kasus dugaan korupsi masih bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar).

Kasus ini ada yang masih tahap proses penyelidikan hingga naik di tahap penyidikan.

Berdasarkan data pres rilis Bidang Pidana Khusus Kejati Sulbar pada Jumat (21/7/2023) berikut kasus dugaan korupsi yang sudah berproses.

Kasus tersebut ada yang sudah tahap penyidikan, penyelidikan hingga ke tahap pra tuntutan.

Dari data dihimpun Tribun-Sulbar.com kasus yang sudah naik penyidikan yakni, kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dan penyertaan modal PT Sulbar Malaqbi (Perseroda) dari Pemprov Sulbar(PRINT - 221/ P.6 /Fd.2/03/2023, tanggal 01 Maret 2023).

Kasus ini sementara dalam proses penyidikan, penetapan tersangka akan dilakukan setelah tim penyidik mendapatkan nilai kerugian negara dari ahli auditor BPKP.

Kemudian kasus kedua penyedikan dugaan tindak pidana korupsi dan perguruan tinggi di Universitas Negeri Sulawesi Barat (Unsulbar) terkait pengadaan laboratorium terpadu di Unsulbar tahun anggaran 2020 (PRINT-221/P.6/Fd.2/03/2023, tanggal 01-03-2023).

Kasus yang masih tahap penyelidikan tindak pidana kasus dugaan korupsi pembangunan pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana Porprov Sulbar Bantuan Khusus (BKK) pada Dinas PUPR Mamuju tahun anggaran 2022 (PRINT- 567/P.6/Fd.1/06/2023,tanggal 06-06-2023).

Sementara kasus yang sudah masuk ke pra penuntutan adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat angkut apung bermotor penumpang pada Dishub Mamuju yang bersumber dari APBD Mamuju Tahun Anggaran (TA) 2017.

Berkas perkara telah dikembalikan ke penyidik Polda Sulbar untuk dilengkapi sesuai Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana tertuang dalam P19.

Kemudian tindak pidana kasus korupsi pada penawaran program Jasa Bank dan penarikan sejumlah rekening nasabah pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju.

Perkembangan kasus ini telah dinyatakan P21 pada tanggal 13 Juni 2023, Tahap II pada tanggal 26 Juni 2023 dan perkara telah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju.

Selanjutnya kasus tindak pidana korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Mamuju, pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Sulbar tahun anggaran 2018.

Berkas perkara telah dikembalikan ke penyidik Polda Sulbar untuk dilengkapi sesuai Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana tertuang dalam P19.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Abd Rahman