Pembayaran Pajak di Samsat Pakai Nontunai, Warga: Kita Ini Tidak Pakai Handphone Android

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui samsat akan memberlakukan 100 persen pembayaran pajak melalui nontunai.

Aturan Ini akan diterapkan pada seluruh kantor samsat di Sulbar.

Namun, sebagian masyarakat belum bisa menerima karena beberapa alasan, salah satunya, tidak memiliki handphone android.

"Kita ini petani dan hanya pakai hp biasa saja karena tidak tahu pakai android," kata Amrullah, saat ditemui di kantor Samsat Mamuju Jl Soekarno Hatta, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar, Senin (24/7/2023).

Kalau ini diterapkan pemerintah, maka nelayan dan petani seperti dirinya akan susah menerapkannya.

Sebab, dirinya tidak bisa menggunakan handphone android.

"Ini saja datang bayar pajak bayar tunai karena masih diterima," ungkapnya.

Dia berharap kebijakan ini betul-betul dipertimbangkan karena semua masyarakat harus dipikirkan.

Meskipun, program tersebut dinilai sangat bagus karena akan mencegah terjadinya pungutan liar.

"Seharusnya pengawasannya diperketat. Terus penerapannya jangan 100 persen, pembayaran tunai juga harus diterima," tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov merilis akan menerapkan 100 persen pembayaran pajak non tunai.

Masyarakat yang ingin melakukan pembayaran di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) harus berbasis tekhnologi.

Pembayaran tidak lagi dilakukan secara tunai.
 
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris usai melakukan rapat bersama seluruh Samsat Provinsi dan kabupaten.
 
"Tidak boleh ada toleransi lagi, perintah pak Gubernur semua Samsat harus Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) tidak ada penerimaan tunai," kata Idris.
 
Oleh karena itu, melalui rapat yang digelar pihaknya telah bersepakat untuk sampai GNNT sejumlah instrumen kerja harus di back up dengan tekhnologi yang baik. 
 
"Misalnya Samsat harus memperbaiki qris, kemudian komunikasi internal di Samsat harus sepakat dengan semua komponen yang ada seperti dari Kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja harus satu bahasa," kata Idris.
 
Sebab menurutnya, berdasarkan penilaian KPK dan BPK Sulbar termasuk daerah yang tidak taat GNNT. 
 
Dengan pembayaran non tunai, akan ada banyak manfaat yang didapat, selain lebih praktis, tentunya transaksi non tunai dapat menjadi upaya meminimalisir, bahkan mencegah tindakan yang dapat merugikan. 
 
Sebab, transaksi non tunai memberikan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap, antara si pengirim dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin sempit.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Abd Rahman