Haji 2023

Bebani APBD, Gubernur Akan Revisi Jumlah Tim Pendamping Haji Sulbar, Akmal: 12 Orang Terlalu Banyak

Sehingga, Akmal memandang perlu merevisi jumlah tim TPHD, khususnya yang akan dibebankan pada APBD provinsi yang akan berangkat ke Tanah Suci

Penulis: Adriansyah | Editor: Ilham Mulyawan
Humas Pemprov Sulbar
Pj Gubernur Sulbar Dr Akmal Malik saat diwawancarai wartawan di rumah jabatan Gubernur Sulbar. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sebanyak 12 Petugas Haji Daerah atau Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dari Sulawesi Barat, rencananya akan berangkat menuju Tanah Suci, untuk musim haji 2023.

Tugas para Petugas Haji Daerah itu mulai bidang pembimbing jamaah, bidang kesehatan, bidang perlindungan jamaah, bidang akomodasi, transportasi hingga Media Center Haji, dengan mengandalkan biaya pemberangkatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ke-12 TPHD Sulbar ini adalah kuota dari Kementerian agama (Kemenag).

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyebut pihaknya bersyukur Kemenag memberi kuota 12 TPHD untuk Sulbar.

Namun dia mengingatkan, bahwa Sulbar dengan APBD kecil hanya Rp1,9 Triliun terbatas pada anggaran.

"Sementara kita ini sedang fokus pada penanganan kemiskinan esktrim dan stunting yang sedang tinggi di Sulbar," ujar Akmal, Selasa (2/5/2023).

Sehingga Akmal Malik menilai tak layak kuota TPHD Sulbar sebanyak 12 orang, mengingat mereka semua dibebankan pada APBD.

"Sulbar yang cuma enam kabupaten. dengan APBD Rp1,9 triliun harus membiayai Rp150 juta per orang itu (12 tim TPHD), ini sangat tidak proporsional," ujarnya.

Sehingga dia akan merevisi jumlah tim TPHD yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Akmal mencontohkan Provinsi Maluku dengan APBD hingga Rp3 triliun namun hanya membeangkatkan lima orang tim TPHD saja.

Begitupun Jawa Barat dengan APBD jauh lebih besar hanya berangkatkan 2 orang.

Pelepasan Jamaah Calon Haji Kabupaten Majene di Lapangan Prasamya, Minggu (26/6/2022). JCH menuju embarkasi Makassar sebelum terbang ke Jeddah pada 28 Juni 2022.
Pelepasan Jamaah Calon Haji Kabupaten Majene di Lapangan Prasamya, Minggu (26/6/2022). JCH menuju embarkasi Makassar sebelum terbang ke Jeddah pada 28 Juni 2022. (Tribun-Sulbar.com/Masdin)

Lalu Maluku Utara dengan penduduk mayoritas muslim, dan APBD hampir Rp4 triliun cuma mengirim sembilan orang tim TPHD.

"Masa Sulbar mau sampai 12 orang, ini terlalu banyak saya kira," katanya lagi.

Namun, jika hal itu dibagi pembiayaannya secara bersama dengan kabupaten akan lebih efektif, harus proporsional antara provinsi dan kabupaten.

Sehingga, dipandang perlu merevisi jumlah tim TPHD, khususnya yang akan dibebankan pada APBD provinsi yang akan berangkat ke Tanah Suci.

"Kita bersyukur atas kepercayaan Kementerian Agama mengalokasikan kuota TPID yang besar dibandingkan propinsi lain, namun kita juga harus realistis dengan tidak membebani APBD Sulbar yang sangat terbatas ini. Mari kita jaga kepercayaan Kementerian Agama yang sudah mengalokasikan jumlah yang besar untuk TPHD ini dalam kondisi tingginya angka antrian untuk kesempatan menunaikan ibadah haji.

"Namun, saya ingatkan, jangan sampai ada yang menyalahgunakan kuota TPHD ini untuk hal yang tidak sesuai dengan tujuannya," pungkasnya.

Informasi dihimpun, kuota calon jemaah haji Sulawesi Barat 1.454 orang dari enam Kabupaten se-Sulbar.

Kuota haji Sulbar tersebut juga termasuk untuk Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU).

Jemaah haji Sulbar 1.453 orang terdiri dari jemaah haji asal Kabupaten Mamuju 261 orang, calon jemaah haji asal Kabupaten Mamuju Tengah 183 orang tergabung pada Kloter 37, serta calon jemaah haji Kabupaten Pasangkayu 151 orang.

Jemaah haji Kabupaten Majene 241 orang dan calon jemaah haji Kabupaten Mamasa 102 orang.

Adapun calon jemaah haji Kabupaten Polman 498 orang.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved