Kunjungan Wapres RI

Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup Pemilu 2024, Wapres RI: Kita Dukung Apapun Putusan MK 

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin tegaskan dukungan pemerintah terhadap penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. 

Penulis: Zuhaji | Editor: Habluddin Hambali
Tribun Sulbar / Zuhaji
Wapres RI, Ma'ruf Amin (tengah) didampingi Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik usai meninjau Posyandu Siola Matahari, Jl Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Mamuju, Sulbar Jumat (24/2/2023).(Zuhaji) 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin tegaskan dukungan pemerintah terhadap penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. 

Hal itu disampaikannya usai meninjau layanan Posyandu Siola Matahari, Jl Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (24/2/2023).

"Banyak opini masyarakat juga seperti itu (terbuka)," ujar Ma'ruf Amin.

Dia menyebutkan, setidaknya ada delapan partai yang menolak sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional tertutup.

Namun, Ma'ruf tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini.

"Kita tunggu pertimbangan MK seperti apa," sambungannya.

Lanjut orang nomor dua di Indonesia itu, pemerintah telah siap menyelenggarakan pemilu 2024 dengan sistem terbuka. 

Dan juga apapun keputusan MK, meski pada akhirnya, pemilu tetap digelar dengan sistem proporsional tertutup.

"Tapi andai kata MK memutuskan lain, kan keputusan MK harus tunduk, final, dan binding," tegasnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, sikap menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup dinyatakan oleh delapan dari sembilan parpol di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Kedelapan parpol itu yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mereka berargumen, sistem proporsional terbuka yang diterapkan di pemilu Indonesia saat ini merupakan kemajuan demokrasi sehingga tak seharusnya diganti.

"Kami tidak ingin demokrasi mundur!" kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, dilansir dari Kompas.com Minggu (8/1/2023). (*)

Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji 
 
 
 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved