Sulbar Sulit Keluar dari Angka Stunting Tertinggi, Wapres Sebut Banyak Anggaran Hanya Pelatihan

Sementara itu, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, Sulbar sendiri tercatat provinsi tertinggi nasional angka perkawinan anak.

Persoalan lainnya, belum optimalnya pelayanan dan pendampingan kesehatan pada kelompok sasaran; calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) Ibu Hamil dan Menyusui, dan Balita dan Baduta.

Sehingga, pemda harus melakukan penguatan pendataan pada kelompok sasaran dan memastikan kelompok sasaran menerima layanan kesehatan.

Itu juga didukung dengan penguatan tim pendamping keluarga dan kader konvergensi lainnya.

Ketiga, skor pola pangan harapan Sulbar belum ideal. Keempat Akses sanitasi dan air bersih belum optimal.

Terakhir belum maksimalnya kolaborasi serta fungsi monitoring dan evaluasi antar TPPS provinsi, kabupaten dan desa.

Sehingga dilakukan penguatan kolaborasi serta monitoring dan evaluasi TPPS Provinsi, Kabupaten hingga desa, termasuk penguatan pendataan melalui data desa presisi (DDP).

Akmal membenarkan, besarnya dukungan pemerintah pusat melalui APBN sebesar 148 Miliar lebih, pada 2022.

Sebesar 19,17 miliar diintervensi melalui lembaga kementerian di Sulbar, sementar melalui Belanja Transfer sebesar Rp129,57 miliar dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 6,85 miliar, DAK Non Fisik 118,58 miliar, dan Dana Desa 4,14 miliar.

Hanya saja pengelolaan dana tersebut belum optimal.

"Lebih banyak digunakan rapat dan pelatihan, pembinaan. Artinya apa? Rp112 miliar ini habis kegiatan rapat-rapat. Relatif tidak nampak. Inilah persoalan di Sulbar,"tegas Akmal.

Dia menyebutkan, keluarga sasaran tersebar di enam kabupaten di Sulbar, yakni 14.080 (Mamuju), 10.282 keluarga (Majene), 19.040 keluarga (Polman), 6.934 keluarga (Pasangkayu), 10.799 keluarga (Mamasa), 4.327 keluarga (Mamuju Tengah).

Namun, menjadi persoalan data sasaran tersebut belum dilengkapi titik koordinat.

"Makanya kami bekerjasama IPB menghadirkan DDP. dengan harapan alokasi anggaran yang dialokasikan pada 2023 tepat sasaran" ungkapnya.

Dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Sulbar telah dialokasikan sebesar Rp38,5 Miliar melalui APBD 2024.