Berita Sulbar

IPMAPUS Sulbar Dialog RKHUP, Bahas Pasal Tentang Penghinaan Presiden

Dalam dialog mengahadirkan Anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang, Politisi Partai PAN Munandar Wijaya, dan Ketua Karang Taruna Mamuju Hairil Amri.

Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar.com/Abd Rahman
Dialog Publik IPMAPUS Sulbar di Warkop Titik Tepi, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Dialog membahas RUU KUHP. 

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Dialog Publik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Warkop Titik Tepi, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Minggu (4/12/2022).

Dalam dialog mengahadirkan Anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang, Politisi Partai PAN Munandar Wijaya, dan Ketua Karang Taruna Mamuju Hairil Amri.

Ketua IPMAPUS Sulbar Alimustakim mengatakan, poin dari kegiatan ini adalah menyoal kebijakan pemerintah tentang akan disahkanya RUU KUHP yang tengah diperbincangkan kalangan pemuda dan mahasiswa hari ini.

Karena itu, dialog atau diskusi tersebut dinilai penting untuk dibahas dan mengundang para politisi dan praktisi hukum.

"Ada beberapa poin isi dari RUU KUHP yang memang harus diperbincangkan, sehingga kita hadirkan dari politisi dan pemuda yang paham tentang hukum dan sisi politik," kata Alimustakim kepada Tribun-Sulbar.com.

Menurutnya, salah satu poin atau pasal dalam RUU KUHP yaitu tentang pasal penghinaan presiden yang akan mencederai nilai-nilai demokrasi.

Ia beralasan, presiden itu adalah pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, sehingga apapun yang tertuang dalam konsep cara kepemimpinanya atau kebijakan yang mungkin tidak se arah dengan publik maka wajar saja untuk dikritik.

"Presiden adalah simbol negara, bukan pemimpin untuk dirinya dia adalah dipilih oleh rakyat. Jadi sangat salah jika hanya mengkritik kita dipidana," bebernya.

Ia menuturkan, bunyi pasal tentang penghinaan peresiden yang tertuang dalam RUU KUHP tersebut harus diperjelas.

"Karena ini menyangkut soal asas demokrasi kita di Indonesia jangan sampai malah mencederai demokrasi kita," tandasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved