Penolakan Jalan Arteri

Pemprov Sulbar Jelaskan Ulang Pembangunan Jalan Arteri ke Warga yang Demo

Adapuan yang menemui massa di antaranya Kadis PU Sulbar Muhammad Aksan, Kadis DLHK Sulbar Aco Takdir, Perwakilan Perkim dan Balai Jalan Nasional.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Hablu Hambali
Massa aksi saat dialog bersama perwakilan Gubernur di pintu gerbang kantor Pemprov Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Jumat (2/12/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Perwakilan Pemprov Sulbar dan Balai Jalan Nasional Wilayah Sulbar menemui massa aksi masyarakat Tambi dan Kampung Baru Mamuju.

Mulai, Kadis PU Sulbar Muhammad Aksan, Kadis DLHK Sulbar Aco Takdir, Perwakilan Perkim dan Balai Jalan Nasional Wilayah Sulbar.

"Program ini sudah kita usulkan sejak tahun 2017 lalu. Memang awalnya kita ingin lewat jalur pantai, namun jalan nasional itu tidak bisa pararel. Makanya dirubah," kata Aksan, saat menemui massa aksi depan kantor Pemprov Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Jumat (2/12/2022).

Sehingga, pembicaraan lanjutan bersama Kementerian diputuskan ada beberapa titik harus kembali ke jalan nasional.

Hasilnya ini, kata Aksan ada dokumen perencanaannya.

"Makanya tahun ini kita dikasih 1,8 kilo meter diberikan dari permintaan 7 kilo meter," bebernya.

Sedangkan, Pejabat Fungsional Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulbar Ahmad mengungkapkan salah satu fungsi pembangunan jalan arteri ini untuk mitigasi bencana.

Termasuk, Mamuju semakin hari semakin macet yang harus punya jalan alternatif.

"Jembatan kali Mamuju sudah tidak memungkinkan lagi dilewati kendaraan berat. Makanya ada pembangunan jalan arteri," ucap Ahmad.

Selain itu, Perwakilan Perkim Sulbar Rusdi menyampaikan saat ini sedang dilakukan pengukuran lahan.

Selanjutnya, akan dilakukan pembebasan lahan yang dilewati pembangunan arteri II.

"Soal kenapa jalan arteri masuk pemukiman warga itu bukan menjadi kewenangan kami di Perkim," ujarnya.

Korlap massa aksi Juharbi mempertanyakan sosialisasi pemerintah sebelum mengukur lahan warga Tambi dan Kampung Baru Mamuju.

Dirinya, menganggap apa yang dilakukan pemerintah sudah melanggar hukum.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved