Bersiap! BPS Sulbar Akan Mulai Sensus Pertanian 2023

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat koordinasi daerah untuk Sensus Pertanian 2023, di ballroom hotel Maleo Mamuju, Kamis (1/12/2022).

Rapat koordinasi daerah tersebut turut dihadiri, statistik ahli utama kedeputian bidang statistik produksi BPS Republik Indonesia, Hermanto.

Hadir pula sekretaris daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, para akademisi dan dosen pertanian dari jajaran universitas di Mamuju.

Rapat koordinasi mengangkat tema mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri mengatakan Sensus Pertanian dilakukan setiap sepuluh tahun sekali yaitu pada tahun yang berakhiran 3 (tiga). 

"Selain itu atas Rekomendasi FAO setiap negara anggota agar melakukan Sensus Pertanian minimal setiap 10 tahun sekali," terang Tina Wahyufitri saat sambutan di Baalrom Hotel Maleo Mamuju, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga.

Dikatakan sensus pertanian juga merupakan satu-satunya instrumen pengumpulan yang menghasilkan data pertanian hingga wilayah terkecil.

Sensus pertanian terlaksana sejak tahun 1963, lalu tahun 1973, 1983, 2003, 2013, dan kemudian 2023 merupakan sensus pertanian yang ketujuh. 

Sensus itu untuk mengakomodasi variabel yang dibutuhkan demi kelengkapan data pertanian yang berkembang sangat dinamis.

"Serta menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional, dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA)," lanjut Tina Wahyufitri.

Sensus pertanian 2023 akan mencakup subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan.

Kemudian perikanan, dan subsektor kehutanan, beserta jasa-jasa pertanian, dengan cakupan unit usaha pertanian meliputi usaha pertanian perorangan.

Pendataan sensus pertanian 2023 melingkupi seluruh wilayah di Indonesia hingga satuan wilayah sensus terkecil seperti Satuan Lingkungan Setempat (SLS).

"Diperoleh juga Informasi umum, yakni jumlah anggota rumah tangga, umur penduduk, dan lain lain, serta informasi jumlah rumah tangga petani menurut subsektor," ungkap Tina.

Tina mengatakan data dari hasil sensus tersebut dapat digunakan dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah seperti reformasi penyaluran subsidi pupuk.

Kemudian perbaikan tata kelola basis data pertanian, pengendalian laju konversi lahan pertanian khususnya sawah.

Dapat pula untuk rekrutmen petani milenial dalam mendorong regenerasi petani, kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.

Serta peningkatan kesejahteraan petani kawasan hutan melalui program perhutanan sosial, hingga modernisasi sektor pertanian.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli