Sejak Kapan Data Digital Berpeluang Dibobol?

Oleh : Shalahuddin, S.Sos.MM.
Pandu Digital Indonesia/Relawan TIK Sulbar

Kebocoran data digital beberapa pekan terakhir menjadi satu diantara kabar yang menyita perhatian publik negeri ini. Betapa tidak, penduduk Indonesia merupakan bagian penting dan akan merasakan dampaknya jika benar-benar hal itu semua terjadi.

Sebab, kita pahami bahwa penduduk Indonesia merupakan populasi yang relatif tinggi pengguna platform digital yang basisnya internet. Dari tahun ke tahun, tingkat pengguna dan penetrasi internet khususnya WNI mengalami peningkatan.

Tak hanya sampai disitu saja. Perhatian terhadap berbagai platform digital juga mengalami fluktuasi yang berbeda di tiap wilayahnya. Boleh jadi pada belahan wilayah barat, tengah dan timur Indonesia berbeda dalam hal perilaku dan minat pada deretan platform digital yang berseliweran kini dijagat maya.

Misalnya, tren penggunaan twitter pada medio 2019 masih cukup tinggi di Jakarta. Namun pada daerah lain di Indonesia malah memilih Facebook sebagai ruang interaksi sosialnya di media daring.

Jika melihat hasil survey Indeks Literasi Digital 2021 khusunya durasi penggunaan media sosial pada penduduk Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan juga cukup kontras.

Jika di Sulawesi Selatan, WhatsApp merupakan platform yang lebih lama penggunaannya dibanding aplikasi lain. Sementara di Sulawesi Barat malah penduduknya lebih cenderung berlama-lama mengakses laman TikTok.

Artinya meskipun di Indonesia warganya telah relatif banyak yang mengakses platform digital berbasis internet, tetapi bila diamati lebih dalam fenomenanya pun cukup variatif. Sebab penggunaan platform digital tak merata dominasinya di tiap wilayah.

Di tengah antusiasme penggunaan internet sebagai basis perputaran data di Indonesia, kita dikagetkan dengan sejumlah fakta baru terhadap serangan pembobolan data pribadi.

Entah sumbernya dari patform media sosial kita atau pada platform media digital kita yang lain.

Jika merunut pada aktifitas pembukaan data pribadi kita, kemungkinan besarnya kita lebih banyak membukanya pada loket layanan milik pemerintah yang menjadi target kebutuhan pelayanan dasar penduduk.

Misalnya, pada layanan pendidikan hingga kesehatan yang selalu membutuhkan data pribadi minimal dengan meminta copyan kartu identitas seperti KTP.

Terhadap kondisi tersebut kita hadir mempertanyakan apa sesungguhnya yang terjadi pada sistem keamanan data kita di negara ini. Satu dekade sebelum digaungkannya migrasi ke ruang digital, kita selalu ditawarkan betapa kemudahan itu akan kita dapatkan.

Terlebih jika telah berada pada satu sistem big data yang katanya akan mengintegrasikan seluruh kebutuhan data pada setiap hal yang membutuhkan informasi pribadi kita.

Keadaan ini, membuat kita miris terhadap kondisi yang dialami oleh negara kita di tengah terpaan masalah lain yang juga bertubi tubi dan butuh penyelesaian dalam durasi yang sesingkat-singkatnya.