Tolak Kenaikan Harga BBM, Ketua DPRD Sulbar Sebut Pemerintah Pusat Susahkan Daerah dan Masyarakat

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengatakan turut menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurutnya, kebijakan ini tidak berpihak ke daerah.

"Saya secara pribadi cukup prihatin atas naiknya harga BBM ini, karena kita dibatasi kebijakan partai, makanya saya menolak secara pribadi," kata Suraidah, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: BBM Naik, Politisi Partai Gelora Sulbar Nilai Pemerintah Tambah Penderitaan Rakyat

Baca juga: PKS Pasangkayu ke Demonstran PMII: PKS yang Paling Getol Menolak Kenaikan BBM

Dikatakan, wilayah Sulbar sendiri saat ini masyarakat sangat susah menghadapi berbagai permasalahan.

Mulai, habis gempa bumi belum juga pulih total, pandemi Covid-19 ditambah inflasi di Sulbar cukup tinggi.

"Malah ini akan membuat daya beli masyarakat semakin turun, karena semua bahan pokok saat ini semakin naik," ungkap Suraidah.

Dia menambahkan, saat ini, daerah tidak bisa berbuat apa-apa atas kebijakan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat.

Makanya, kata Suraidah mendukung dan mensupport aksi mahasiswa yang menyuarakan nasib masyarakat.

"Masyarakat kita sekarang terpuruk menghadapi berbagai permasalahan, malah ditambah susah lagi," ujarnya.

Dengan demikian, partai Demokrat Mamuju menolak keras atas kenaikan harga BBM.

Berikut harga terbaru BBM setelah naik:

Pertalite yang semula dijual Rp 7.650 kini menjadi Rp 10 ribu per liter.

Begitu juga Solar yang dulu dibanderol Rp 5.150 sekarang naik menjadi Rp 7.200 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada BBM non-subsidi, Pertamax yang kini dijual Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500.

Harga BBM terbaru ini berlaku di SPBU seluruh Indonesia sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.(*)

Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin