Opini

Keterbukaan Informasi dan Rekrutmen Caleg

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) sebagai regulasi akan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ist/Tribun-Sulbar.com
Firdaus Abdullah, Peneliti Lembaga Studi Demokrasi dan Penguatan Masyarakat (LiDPaM) Sulbar.(Ist) 

Oleh : Firdaus Abdullah

Peneliti Lembaga Studi Demokrasi dan Penguatan Masyarakat (LiDPaM) Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi\ publik (UU KIP)  sebagai regulasi akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik sebagaimana semangat yang didorong dalam UU KIP.

Ada tujuh tujuan disebutkan dalam UU KIP yakni menjamin hak masyarakat atau publik untuk mengetahui pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan peran aktif publik, penyelenggaraan negara yang baik secara transparan, mengetahui kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, pengembangan ilmu pengetahuan dan kecerdasan bangsa, serta meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik.

Partai politik sebagai badan publik, sebab sebagaimana implementasi UU KIP. Partai politik wajib menyediakan informasi terkait asas dan tujuan partai, program/kegiatan parpol, profil parpol, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, bantuan luar negeri, serta informasi mengenai mekanisme pengambilan keputusan organisasi serta informasi lain yang ditetapkan oleh perundang- undangan (pasal 16 UU KIP).

Termasuk keterbukaan atas mekanisme hingga keputusan penentuan calon anggota legislatif yang akan di calonkan partai politik.


Dalam bukunya Thomas Meyer, Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi (2008), dijelaskan salah satu dari sembilan tesisnya tentang partai politik, bahwa partai berada dalam posisi pusat (political centrality) dalam mengagregasi beragam kepentingan yang ada di masyarakat dan menerjemahkan kepentingan serta nilai tersebut kedalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat.

Salah satu perannya it, yakni mendistribusikan sejumlah orang menjadi anggota legislatif yang akan turut menentukan arah perbaikan bangsa ini lima tahun ke depan setelah pemilu.

Sebagai institusi politik demokratis, partai politik memiliki posisi yang sangat penting di negara-negara demokrasi. Partai politiklah yang sejatinya memastikan kelanjutan demokrasi suatu negara,tentu hal ini juga tidak terlepas dari sistem pemerintahan dan tipe rezim yang sedang berkuasa.

Sejatinya proses demokrasi belum dipraktikkan secara optimal di tubuh partai politik.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved