Berita Mamuju

Seruan Aksi KMS Sulbar, Desak Pemkab Tuntaskan Perbaikan & Pencairan Bantuan Bencana

Mulai dari masa tanggap darurat sampai masa rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini masih juga meninggalkan permasalahan.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Seruan aksi KMS Sulbar untuk pemulihan pascagempa 15 Januari 2021 lalu, Selasa (19/7/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendorong perbaikan dan percepatan bantuan bencana di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Mereka menggaungkannya dalam seruan aksi yang akan dilakukan hari ini, Selasa (19/7/2022) di Kantor Bupati Mamuju, Jl Soekarno Hatta, Kecamatan Mamuju, Kota Mamuju.

"Sampai saat ini pascagempa 15 Januari 2021 masih juga meninggalkan berbagai permasalahan yang ditangani Pemkab," kata Juru Kampanye KMS, Sakti, Selasa (19/7/2022).

Mulai dari masa tanggap darurat sampai masa rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini masih juga meninggalkan permasalahan.

Penampaka kantor baru Bupati Mamuju, di Jl Soekarno, Hatta, Kelurahan Karema, Senin (21/3/2022).
Penampaka kantor baru Bupati Mamuju, di Jl Soekarno, Hatta, Kelurahan Karema, Senin (21/3/2022). (Fahrun Ramli/Tribun-Sulbar.com)

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju di masa tanggap darurat yang mengganti Huntara menjadi Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk korban rumah rusak berat (RB) sebesar Rp 500.000 per bulan yang seharusnya diberikan selama enam bulan tapi sampai saat ini penyalurannya masih juga belum selesai karena tersendak di tiga bulan.

Proses pendataan ulang korban gempa tahap pertama juga masih menjadi persoalan saat ini.

"Karena jumlah total korban rumah rusak itu yang tadinya sebanyak 9.719 KK setelah dilakukan pendataan ulang berdasarkan juknis yang terlambat keluar kini berkurang menjadi total keseluruhan 8.327 KK dengan alasan bahwa ada 299 KK kategori tidak rusak dan 1030 KK kategori error," ungkap Sakti.

Namun kalau diperhatikan jumlah total data korban rumah rusak pasca pendataan ulang ditambah dengan data yang katanya kategori tidak rusak dan kategori eror itu sebesar 9.656 KK, artinya jika dibandingkan dengan data awal yang berjumlah 9.719 KK masih ada selisih sebesar 63 KK.

Padahal diketahui bahwa data yang digunakan Pemkab Mamuju dalam pengusulan untuk bantuan stimulan korban gempa tahap pertama sehingga dikeluarkannya dana bantuan oleh BNPB RI sebesar Rp.209 Milyar.

"Belum lagi soal penyaluran bantuan stimulan tahap kedua yang sampai hari ini belum mendapat kejelasan," ucapnya.

Belum lagi, tahap kedua sebanyak kurang lebih 16.000 KK, jumlah ini lebih banyak dari tahap pertama.

Namun untuk bisa disalurkan syaratnya tahap pertama harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Katanya akan akhir tahun 2021 sudah rampung, juga pernah mengatakan bulan februari 2022, tapi sayangnya bahkan sampai gempa 8 Juni 2022 sebesar 5,8 SR di Mamuju yang dirasakan kemarin juga belum ada kejelasan kapan selesainya penyaluran bantuan stimulan tahap pertama," ujarnya.

Dengan demikian, KMS Sulbar menilai bahwa Pemkab Mamuju sangat lamban.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved