Dicekik Saat Aksi, Ketua HMI Manakarra Akan Polisikan Anggota Satpol PP Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra akan melaporkan salah satu anggota Satpol PP Sulawesi Barat (Sulbar) ke polisi.

Lantaran, mereka mendapat kekerasan fisik saat aksi di kompleks Kantor Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kabupaten Mamuju, Kamis (30/6/2022).

"Saya akan melaporkan salah satu anggota Satpol PP yang mencekik leher saya," kata Ketua HMI Manakarra, Ansar saat ditemu di lokasi aksi.

Ansar menuturkan, kejadian yang dialami melanggar tentang Undang-Undang penyampaian pendapat di muka umum.

Sehingga, ia akan melaporkan salah satu anggota Satpol PP tersebut ke polisi.

Baca juga: Diwarnai Aksi Saling Dorong, Ini 9 Tuntutan HMI Manakarra di Kantor Pemprov Sulbar

Baca juga: Baru Saja Ditambal, Jalan Kesadaran di Wonomulyo Polman Rusak Lagi

"Saya tidak berbuat apa-apa kenapa saya langsung dicekik," terang Ansar saat aksi terjadi.

Ansar menceritakan, pada saat ricuh ia mencoba untuk mengamankan kadernya.

Namun, dirinya mendapat kekerasan fisik dengan cara dicekik oleh salah satu anggota Satpol PP Sulbar.

"Saat saya mencoba mengamankan adek-adek saya, jutsru ada anggota Satpol PP mencekik leher saya," sebut Ansar.

Selain itu, dirinya juga tidak terima karena ia selaku icon atau Ketua Umum HMI Manakarra justru diperlakukan kasar oleh oknum petugas pengamanan.

"Mereka tidak tahu kalau ketua itu adalah simbol dari lembaga," pungkasnya.

Berikut Tuntutan Massa Aksi HMI Cabang Manakarra :

1. Memiliki penjelasan kepada Diknas kenapa memiliki swakelola dari pada penyediaan.

2. Meminta memperlihatkan SK penyelenggaraan swakelola bidang SMA.

3. Meminta penjelasan tentang kesiapan dan personil tenaga tehnik yang dimiliki Diknas khususnya bidang SMA.

4. Meminta penjelasan adanya beberapa titik lokasi sekolah khusus bidang SMA yang sudah dikerjakan sebagaimana diketahui bahwa belum adanya pencairan dana untuk kegiatan tersebut, sehingga kami memduga kegiatan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga atau pemodal yang bersangkutan dengan pihak Diknas dan mengatasnamakan swakelola.

5. Meminta penjelasan adanya tertulis dipapan proyek nomor kontrak setiap kegiatan sementara diketahui tipe 1 swakelola telah dikerjakan sendiri oleh pihak Diknas.

6. Meminta data dan penjelasan terkait kesiapan kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan Diknas sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis swakelola tipe 4.

7. Kami meminta penegakan hukum kejelasan tinggi Sulbar dan Polda mengevaluasi kelompok masyarakat yang ber MoU dengan Diknas karena kami menduga akan kelompok masyarakat dadakan.

8. Kami meminta kepada kejaksaan, Polda dan KPK untuk mengawasi pelaksanaan DAK dibidang SMK jangan sampai ada intervensi atau ketertiban kepada sekolah.

9. Kami meminta kepada pihak penegak hukum agar mengawasi baik karena menduga terjadi indikasi korupsi.(*)