Berita Sulbar

Diwarnai Aksi Saling Dorong, Ini 9 Tuntutan HMI Manakarra di Kantor Pemprov Sulbar

Mereka datang untuk menuntut Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Hasrul Rusdi
Abdul Rahman/Tribun-Sulbar.com
Ricuh demo HMI Manakarra di depan kantor Gubernur Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar (Abd Rahman) 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra mendatangi kantor Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar), di Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kota Mamuju, Kamis (30/6/2022).

Massa aksi sempat ricuh dengan anggota Satpol PP Sulawesi Barat.

Bahkan, Ketua HMI Cabang Manakarra, Ansar mendapat perlakuan kasar dari anggota Satpol PP.

Mereka datang untuk menuntut Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar.

Baca juga: Penyanyi R Kelly Divonis 25 Tahun Bui Atas Kasus Pelecehan Seksual Perempuan di Bawah Umur

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa HMI Manakarra di Kompleks Kantor Pemprov Berujung Ricuh dengan Satpol PP

Ricuh demo HMI Manakarra di depan kantor Gubernur Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar (Abd Rahman)
Ricuh demo HMI Manakarra di depan kantor Gubernur Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar (Abd Rahman) (Abdul Rahman/Tribun-Sulbar.com)

"Kita mempertanyakan swakelola untuk anggaran DAK. Sesuai peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 dibagi menjadi empat, baru Diknas menerapkan swakelola tipe 1 dan 4 saja," kata Ketua HMI Cabang Manakarra Ansar, melalui surat lebarannya, Kamis (30/6/2022).

Apalagi, tujuan swakelola DAK diantaranya memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha.

Hingga, meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat serta meningkatkan efektifitas jika dilaksanakan melalui swakelola.

"Makanya kami datang untuk meminta penjelasan dari Diknas Sulbar," ungkap Ansar.

Adapun, sembilan tuntutannya yakni:

1. Memiliki penjelasan kepada Diknas kenapa memiliki swakelola dari pada penyediaan.

2. Meminta memperlihatkan SK penyelenggaraan swakelola bidang SMA.

3. Meminta penjelasan tentang kesiapan dan personil tenaga tehnik yang dimiliki Diknas khususnya bidang SMA.

4. Meminta penjelasan adanya beberapa titik lokasi sekolah khusus bidang SMA yang sudah dikerjakan sebagaimana diketahui bahwa belum adanya pencairan dana untuk kegiatan tersebut, sehingga kami memduga kegiatan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga atau pemodal yang bersangkutan dengan pihak Diknas dan mengatasnamakan swakelola.

5. Meminta penjelasan adanya tertulis dipapan proyek nomor kontrak setiap kegiatan sementara diketahui tipe 1 swakelola telah dikerjakan sendiri oleh pihak Diknas.

6. Meminta data dan penjelasan terkait kesiapan kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan Diknas sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis swakelola tipe 4.

7. Kami meminta penegakan hukum kejelasan tinggi Sulbar dan Polda mengevaluasi kelompok masyarakat yang ber MoU dengan Diknas karena kami menduga akan kelompok masyarakat dadakan.

8. Kami meminta kepada kejaksaan, Polda dan KPK untuk mengawasi pelaksanaan DAK dibidang SMK jangan sampai ada intervensi atau ketertiban kepada sekolah.

9. Kami meminta kepada pihak penegak hukum agar mengawasi baik karena menduga terjadi indikasi korupsi.(*)

Laporan Wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved