OPINI

Nestapa Guru Honorer

Sebab, selama ini tenaga honorer direkrut dengan sistem yang tidak jelas, sehingga mereka kerap mendapat gaji di bawah upah minimum regional (UMR). 

Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Rahmawati, S. Pd, Ketua Majelis ta'lim Mar'atul Muthmainna 

Di tangan merekalah nasib generasi mendatang akan ditentukan. Jika saja pemerintah menyadari peran penting para guru, tentunya mereka akan membuat kebijakan yang akan menyejahterakan para pendidik generasi ini.

Sudah seharusnya pemerintah peduli dan tanggung jawab terhadap nasib guru honorer yang belum mendapatkan hasil sepadan dengan kerja keras yang mereka kerahkan selama ini.

Pemerintah ini hanya berfokus menyelesaikan masalah penumpukan jumlah guru honorer agar tdk memberatkan tanggungan keuangan pemerintah pusat.

Padahal bila dipraktikkan kebijakan ini akan berdampak ratusan ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaan, menimbulkan masalah sosial ekonomi dan bahkan berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah.

Kebijakan ini mengindikasikan lepas tangannya pemerintah pusat terhadap kebutuhan sekolah terhadap guru dan kebutuhan akan kesejahteraan guru.

Ini juga mencerminkan rendahnya perhatian terhad nilai sektor pendidikan bagi pembangunan SDM.

Membiarkan kehidupan dalam cengkeraman sistem kapitalisme akan membuat rakyat termasuk para guru sulit untuk merasakan kesejahteraan. Padahal, guru merupakan ujung tombak pendidikan.

Di tangan merekalah nasib generasi mendatang akan ditentukan. Jika saja pemerintah menyadari peran penting para guru, tentunya mereka akan membuat kebijakan yang akan menyejahterakan para pendidik generasi ini.

Sudah seharusnya pemerintah peduli dan tanggung jawab terhadap nasib guru honorer yang belum mendapatkan hasil sepadan dengan kerja keras yang mereka kerahkan selama ini.

Pemerintah ini hanya berfokus menyelesaikan masalah penumpukan jumlah guru honorer agar tidak memberatkan tanggungan keuangan pemerintah pusat.

Padahal bila dipraktikkan kebijakan ini akan berdampak ratusan ribu tenaga kerja akan kehilangan pekerjaan.

Yang kemudian menimbulkan masalah sosial ekonomi dan bahkan berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah.

Kebijakan ini mengindikasikan lepas tangannya pemerintah pusat terhadap kebutuhan sekolah terhadap guru dan kebutuhan akan kesejahteraan guru.

Ini juga mencerminkan rendahnya perhatian terhadap nilai sektor Pendidikan bagi pembangunan SDM.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved