Berikut Pesan Ketua Komite Pembentukan Sulbar Kepada Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Pejuang sekaligus mantan Ketua Komite Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Rahmat Hasanuddin memberikan pesan kepada Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik.

"Kami selalu menghargai kebijakan Pemeintah Pusat dalam hal ini Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sama halnya ketika kami menerima tiga Pejabat yang pernah ada," kata Rahmat, saat ditemui di salah satu warkop di Mamuju, Senin (16/5/2022).

Rahmat Hasanuddin menilai kehairan, Akmal Malik sedikit berbeda dengan tiga penjabat yang pernah ditugaskan di Sulawesi Barat (Sulbar).

Sebelumnya ada, Oentarto Sindung Mawaedi pada awal terbentuknya Sulawesi Barat, kemudian dilanjutkan oleh Syamsul Arief Rivai dan pada masa transisi pemerintahan Anwar Adnan Saleh ke Ali Baal, Carlo Brix Tewu.

"Kali ini konteks permasalahannya lain karena menyangkut waktu yang relative panjang. Kedua karena penjabat ini akan belajar banyak sebelum memulai aktivitas dan kebijakan-kebijakannya," ungkap Rahmat.

Namun, sebagai alumni IPDN yang menjadi Dirjen Otonom Daerah, menurutnya Akmal Malik cukup cerdas dan berpengalaman sebagai birokrat.

Sehingga, mampu menjadi pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan.

"Asas, norma dan prinsip-prinsip pemerintahan sudah beliau kuasai dan tentu saja kita menaruh harapan terhadap tugasnya sebagai Gubernur. Dia akan menuntun seluruh aparat di Sulawesi Barat untuk taat azas, terutama dalam mewujudkan good governance," ungkap Rahmat.

Baca juga: Petani Tambak di Tampa Padang Mamuju Menjerit: Pematang Empang Jebol, Ikan & Udang Lepas

Baca juga: Berikut Nama-nama Gubernur dan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dari Masa ke Masa

Meskipun, belum diketahui gaya kepemimpinannya dan yang kedua ialah bagaimana dia bersikap terhadap lingkungannya biriokrasinya.

Menurutnya, Akmal harus tahu bahwa banyak birokrat tipe penjilat tapi minim prestasi.

"Ada juga ASN yang akan mengandalkan hubungan baik dan nepotisme tanpa kendali. Ada juga tipe ASN yang hanya bisa bergerak kalau ada uang dan oleh karenanya bisa escuse kalau kinerja rendah," bebernya.

Itu memang menjadi warna birokrasi dimana saja tidak hanya di Sulawei Barat.

Paling parah ialah kalau Gubernur membiarkan penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara.

Pokoknya, Gubernur harus mengambil kebijakan dan keputusan-keputusan yang menguntungkan negara dan masyarakat.

"Gubernur harus adil menyikapi semua perkembangan aparatnya, jangan terlalu mudah mutasi sebelum pertimbangkan secara matang alasan-alasannya," ujarnya.