Di Mamuju, Panglima TNI Sebut Penanganan KKB Papua Terhambat Masalah Hak Asasi Manusia

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemborotankan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, belum juga usai.

Padahal, sudah banyak aparat TNI maupun Polri tewas di tangan KKB Papua.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi penghambat dalam menumpas kelompok pembotak tersebut.

Hal itu disampaikam Jenderal Andika Perkasa berkunjung ke Markas Korem/142 Tatag Mamuju, Kamis (12/5/2022) siang.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut menurutkan, upaya yang ditempuh saat ini adalah langkah jangka panjang dalam meyikapi kelompok tersebut.

"Kami terus berupaya menangani kasus tersebut, dengan cara-cara kami yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan," terang Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Walaupun dari kelompok bersenjata tidak menunjukkkan nilai kemanusiaan, tapi kita tidak boleh terpancing," lanjutnya.

Dikatakan, langkah yang saat ini ditempuh ialah terus menangani kasus itu secara hukum dan prosedural.

Tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia yang dijunjung tinggi.

Jendral Andika berharap pihak KKB tersebut kembali kepada kadaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikutip dari Kompas.com, KKB merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI Polri di wilayah Papua.

Tujuan KKB Papua adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).

OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya.

Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia.