Aksi Daerah Penanganan Konflik, Sulbar Urutan 12 dari 34 Provinsi

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU-Laporan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial Sulbar masuk peringkat 12 dari 34 provinsi di Indonesia.

Padahal, sebelumnya tahun 2021 Sulbar berada di peringkat 29 dari 34 provinsi.

Tim terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Sulawesi Barat meraih peringkat ke-12 secara nasional dalam pelaporan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial periode B.12 Tahun 2021.

Peringkat nasional hasil evaluasi rencana aksi daerah tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2021 diumumkan pada pelaksanaan rapat koordinasi nasional penanganan konflik sosial tahun 2022 di Bogor Jawa Barat, Kamis (24/3/2022).

Direktur jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyampaikan dalam rangka mengukur kinerja dan keberhasilan pencapaian target dari pelaksanaan kegiatan rencana Aksi

Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 42 Tahun 2015, dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota, dilaporkan kepada Gubernur selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi.

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selaku ketua tim terpadu penanganan konflik nasional tingkat nasional.

"Pelaksanaan penanganan konflik sosial melalui rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial merupakan kegiatan strategis sebagai salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara terus-menerus oleh seluruh anggota tim terpadu baik tingkat Nasional, Provinsi maupun kabupaten/kota.

Mengingat penting dan strategisnya pelaksanaan program penanganan konflik sosial ini, Pemerintah Pusat memberikan reward (Penghargaan/Apresiasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Bahtiar dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (26/3/2022).

Bahtiar berharap perhatian dari para kepala daerah dalam penanganan konflik sosial, terutama dalam pengalokasian anggaran yang memadai dalam kegiatan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial.

Sehingga, kegiatan Rakornas ini sangat strategis dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

"Terutama tugas untuk melakukan respon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik dan membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi terutama dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024," ungkap Bahtiar.

Bahtiar juga mengingatkan adanya potensi konflik dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di daerah, yang perlu penanganan dan antisipasi dai seluruh stakeholder di daerah.

Sementara, terpisah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat H Herdin Ismail, menyampaikan penanganan potensi konflik sosial di daerah memerlukan penanganan yang komprehensif dan strategis agar tidak menjadi konflik yang lebih besar, hingga mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat.

Menurutnya, terdapat hal penting yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah yang dapat menimbulkan konflik sosial.

Antara lain meningkatkan koordinasi, kerja sama dan sinergitas secara terpadu sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing Instansi/Lembaga/OPD serta memetakan potensi konflik sosial dan kerawanan sosial.

"Dalam meningkatkan sinergitas antar lembaga/instansi/OPD guna mencegah dan menangani konflik sosial, diharapkan OPD dan juga forum masyarakat perlu untuk mengupgrade potensi konflik yang ada di daerah," katanya.

"Semoga sinergitas dan kolaborasi ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan untuk dapat mewujudkan kondusifitas di wilayah Sulawesi Barat," imbuhnya.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat berharap Sulawesi Barat ke depan bisa masuk dalam 10 besar bahkan 3 besar.

Namun untuk mencapai target tersebut diharapkan dukungan dan partisipasi aktif semua OPD khusus yang menjadi penggung jawab Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial, Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Penanggung jawab Rencana Aksi akan di bahas pada pelaksanaan Rakor Timdu PKS Provinsi Sulawesi Barat yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April yang akan datang.

Peringkat nasional hasil evaluasi rencana aksi daerah tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jawa Timur

2. Aceh

3. Lampung

4. Kalimantan Selatan

5. Bengkulu

6. DI Yogyakarta

7. Jawa Tengah

8. Sumatera Barat

9. Riau

10. DKI Jakarta

11. Kep. Riu

12. Sulawesi Barat

13. Sulawesi Utara

14. Papua Barat

15. Banten

16. Nusa Tenggara Timur

17. Jawa Barat

18. Sumatera Utara

19. Maluku Utara

20. Kalimantan Tengah

21. Sulawesi Tengah

22. Sulawesi Selatan

23. Kep. Bangka Belitung

24. Kalimantan Timur

25. Kalimantan Barat

26. Kalimantan Utara

27. Sumatera Selatan

28. Sulawesi Tenggara

29. Jambi

30. Nusa Tenggara Barat

31. Bali

32. Gorontalo

33. Papua

34. Maluku.(*)

Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin