Stunting Sulbar

Ajbar Pertanyakan Aksi Penanganan Stunting di Sulbar, Tahun Ini Pusat Gelontorkan Rp 27 Miliar

Secara nasional, angka stunting atau kasus kurang gizi kronis di Sulbar masih tertinggi kedua, setelah Nusa Tenggara Timur, yang mencapai 43,8 persen.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar/Habluddin
Anggota DPD RI Dapil Sulbar, Ajbar Abdul Kadir 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Puluhan miliar dana penanganan stunting digelontorkan pemerintah pusat ke Sulawesi Barat (Sulbar).

Tahun ini, mencapai Rp 27 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini dibeberkan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Ajbar Abdul Kadir, saat berkunjung ke rumah jabatan Wakil Gubernur, Hj Enny Anggraeni Anwar, Jumat (10/2/2022).

Dari anggaran yang ada, Ajbar justru mempertanyakan aksi penanganan stunting di provinsi ke 33 di Indonesia ini yang masih sangat tinggi.

Secara nasional, angka stunting atau kasus kurang gizi kronis di Sulbar masih tertinggi kedua, setelah Nusa Tenggara Timur, yang mencapai 43,8 persen.

Prevalensi stunting secara nasional, Sulbar masih mencapai 33,8 persen atau sekitar 86 ribu anak.

Hal tersebut berdasarkan data Kemenkes RI Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021.

"Kita sangat prihatin angka stunting di Sulbar sangat tinggi. Kita masih urutan kedua seluruh Indonesia, support APBN cukup besar tapi tidak digunakan maksimal," kata Ajbar.

Dikatakan, dana penanganan stunting dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus yang langsung ke masing-masing kabupaten.

"Kalau DAK fisiknya ada Rp 7 miliar lebih. Sedangkan DAK non fisik ada Rp 20 miliar lebih yang dibagi-bagi setiap kabupaten," bebernya.

Itu sebabnya, Ajbar mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan stunting.

"Informasi saya dapatkan nanti akhir-akhir tahun dana APBN ini baru bisa didapatkan, padahal bisa dilaksanakan pada awal tahun. Jadi mana aksinya," tegasnya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah daerah lebih seriusi penanganan stunting di masing-masing wilayahnya.

Sebab, support anggaran sudah ada dari pusat, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved