Plt Gubernur Sulbar

HMI Konstruktif DKI Jakarta Minta Jokowi Tidak Asal Menunjuk Plt Gubernur Sulbar

"Karena dia pasti paham tentang kondisi yang ada diwilayah Sulbar. Lebih bagus lagi ketimbang yang tidak paham dengan kondisi Sulbar," ujarnya.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Ketua Sahabat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Konstruktif DKI Jakarta Pelataran Indonesia Timur (SKPIT) Muh Hidayat Rasak. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Ketua Sahabat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Konstruktif DKI Jakarta Pelataran Indonesia Timur (SKPIT), Muh Hidayat Rasak minta presiden tidak asal-asalan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).

Menurutnya, pemerintah harus objektif menunjuk karateker di Sulawesi Barat.

"Kita minta presiden Joko Widodo agar kiranya objektif dalam mengambil sebuah langkah untuk menentukan karateker Gubernur Sulbar," kata Hidayat, melalui rilis diterima, Selasa (8/2/2022).

Apalagi, pejabat karateker Sulawesi Barat akan mempin selama 2 tahun.

Makanya, karateker yang akan ditunjuk harus paham kondisi Sulbar baik secra Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

Baca juga: Dua Kecamatan di Polewali Mandar Masih Zona Kuning Penyebaran Covid-19

Baca juga: Aktivis Perempuan Muhammadiyah, Kecam Pelecehan Seksual yang Dilakukan ASN di Mamuju

"Kami siap kawal karateker yang akan turun ke Sulbar sebab sulbar adalah kampung halaman kami, kami tidak ingin ketika Bapak presiden menunjuk seorang karateker dengan tidak objektif," ungkap Hidayat.

Sementara, pihaknya akan menolak Keputusan itu ketika tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang sudah di atur dalam undang-undang.

Jika ada orang Sulbar yang layak dan memenuhi kriteria, kenapa tidak.

"Karena dia pasti paham tentang kondisi yang ada diwilayah Sulbar. Lebih bagus lagi ketimbang yang tidak paham dengan kondisi Sulbar," ujarnya.

Selain itu, dia berjanji akan melakukan Penolakan itu dengan berbagai metode.

Apabila apa yang diharapkan tidak dapat di Indahkan oleh bapak presiden republik indonesia.

Diketahui, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar ABM-ENNY akan berakhir pada 15 Mei 2022 mendatang.

Dengan demikian, pemerintah pusat akan menunjuk karateker di Sulbar mengisi kekosongan jabatan selama dua tahun.(*)

Laporan Wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved