Saling Dorong Massa Aksi dengan Polisi Depan Kantor Bupati Mamuju Soal Protes Pilkades

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Saling Dorong massa aksi Aliansi Masyarakat Desa (AMD) dengan Personil Polresta Mamuju, Senin (13/12/2021).

Aksi saling dorong terjadi saat massa aksi mencoba masuk ke gedung kantor bupati Mamuju.

Massa aksi kecewa tak ada satupun pejabat pemerintah Kabupaten Mamuju yang keluar.

Terlihat massa aksi mencoba menerobos pagar hidup personel Polresta Mamuju.

Namun dihalau ketat, aksi saling dorong pun tak terelakan.

Aksi itu sempat terhenti lantaran beberapa massa aksi tersulut emosi.

Pasalnya tak ada satupun pejabat yang menemui massa aksi.

Beruntung Koordinator massa aksi berhasil menenangkan anggotanya yang tersulut emosi.

"Tetap tenang, jangan anarkis, sebab aksi kita terkonsolidasi dengan baik," terang Ilal Iksan kepada seluruh massa aksi.

Massa aksi pun dapat terkendali dan tidak terjadi tindak kekerasan dalam pengamanan aksi tersebut.

AMD gabungan dari lima desa yang menggugat hasil seleksi cakades yakini Desa Sampaga, Takandeang, Karama, Toabo dan Polio.

Sebelumnya massa aksi tersebut menduduki kantor DPRD Mamuju, menagih janji agenda Rapat Dengar Pendapat.

Namun agenda tersebut batal dilaksanakan untuk hari ini.

Massa Aksi dijanjikan untuk hadir kembali besok, Selasa (14/12/2021).

Tidak puas dengan hasil tersebut, massa aksi pun mendatangi kantor bupati Mamuju, Jl Soekarno Hatta, Kelurahan Karema.

Namun belum ada satupun pejabat yang menemui massa aksi.

Sebab bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi tidak berada di kantor.

"Kami meminta bupati Mamuju batalkan pilkades di desa bermasalah," terang koordinator Aliansi Ilal Iksan dalam orasinya.

Mereka menuntut rdp bersama dians PMD Mamuju yang sempat dibatalkan.

Massa aksi kecewa dengan sikap pemerintah Kabupaten Mamuju yang belum siap hadir di DPRD Mamuju.

Hal yang akan dibahas dalam RDP tersebut, ialah tuntutan kelima desa.

Diantaranya menunda sementara pelaksanaan pilkades di desa yang bermasalah.

Evaluasi kinerja tim pansel yang dinilai tidak independen.

Serta transparansi nilai hasil ujian tertulis dan wawancara cakades.

Warga menilai ada kecurangan dalam proses penetapan calon lolos seleksi calon kepada desa.

Terlihat pagar hidup personil Polresta Mamuju menjaga ketat kantor bupati Mamuju.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Fahrun Ramli