Hari Kedua Pemetaan OPD, Natsir: Kita Sudah Dapat Gambaran Dana Hibah Setiap OPD
"Kita akan mendapatkan persepsi yang sama tentang hal-hal perlu dijelaskan terkait usulan hak interpelasi DPRD Sulbar," tambahnya.
Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Hasrul Rusdi
lihat foto
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Memasuki hari kedua pemetaan organisasi perangkat daerah (OPD) pengelolah dana hibah bantuan sosial (Bansos) Rp130 miliar.
Rapat pemetaan OPD di rumah jabatan (Rujab) Sekretaris Daerah Muhammad Idris, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar.
Rujab Sekretaris Daerah berdampingan Rujab Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar.
Pantauan Tribun-Sulbar.com dari pukul 08.00 Wita sampai pukul 11.45 Wita nampak sejumlah OPD bergantian hadir mengikuti rapat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Natsir memimpin rapat kedua pemetaan OPD.
"Hari ini ada lima OPD dilakukan pemetaan, namun baru tiga sudah selesai. Nanti jam kedua kita lanjut dua OPD," kata Natsir, Selasa (10/8/2021).
Dia menambahkan bahwa fokus utama pemetaan 17 OPD selama tiga hari dari Senin 9 Agustus sampai Rabu 11 Agustus 2021.
"Kita akan mendapatkan persepsi yang sama tentang hal-hal perlu dijelaskan terkait usulan Hak Interpelasi DPRD Sulbar," tambahnya.
Natsir juga mengungkapkan segala temuan di tubuh OPD akan dikumpulkan semua, sehingga seragam dilaporkan ke Gubernur.
"Biar lebih terarah dan bisa dipertanggung jawabkan. Termasuk proposal dana hibah sudah kita dapat gambaran masing-masing OPD," ungkap Natsir.
Selain itu, pihaknya akan mengkaji hasil pemetaan OPD dan diserahkan ke Gubernur menjadi satu formula untuk dijelaskan ke DPRD Sulbar.
"Seperti berapa banyak sesuai aturan dan berapa tidak sesuai aturan. Jelasnya gubernur tidak akan menghalang-halangi dana hibah ini," tuturnya.
Baca juga: Dinas Perkim Mamuju Belum Pasang Umbul-umbul, Jufri: Tidak Ada Perintah Pak kadis
Baca juga: IGI Sulbar Sambut Baik Rencana Pemkab Mamuju Terapkan Kurikulum Darurat
Setelah rampung semua akan disatukan dan didiskusikan kembali bersama gubernur, termasuk akan meminta pandangan hukum ke pihak berwenang.
Data Sepuluh OPD Pemetaan Sampai Hari Kedua
1. Dinas PUPR Sulbar
2. Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
4. Dinas Perkebunan
5. Dinas Kelautan dan Perikanan
6. Dinas Sosial
7. Ketahanan Pangan
9. Dinas Koperindag Sulbar
10. Dinas ESDM Sulbar
Laporan Wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin
