Sidang Kasus Eks Pj Bupati Polman Ilham Borahima, Jaksa Tegaskan Tak Bisa Lewat Restorative Justice

Ringkasan Berita:

• PN Polewali menggelar sidang pemeriksaan saksi kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat eks Pj Bupati Polman Ilham Borahima.
• Sejumlah pejabat Pemda Polman dan KPU hadir sebagai saksi terkait pengadaan baju Linmas Pemilu 2024.
• Jaksa menegaskan perkara tersebut tidak bisa diselesaikan lewat restorative justice karena kerugian korban belum dipulihkan.

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN – Pengadilan Negeri (PN) Polewali menggelar sidang pemeriksaan saksi dalam kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat mantan Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar, Ilham Borahima, Selasa (10/3/2026).

Sidang berlangsung terbuka di ruang sidang utama PN Polewali, Jalan Muh Yamin, Kelurahan Pekkabata.

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi terkait dugaan penipuan dan penggelapan pengadaan baju Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Sidang Perdana Mantan Pj Bupati Polman Ilham Borahima Tunda Karena Operasi Jantung

Baca juga: Ketua KPU Polman Nurjanah Waris Jadi Saksi di Sidang Kasus Penipuan Pengadaan Baju Linmas

Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan tersebut.

Di antaranya Kasatpol PP Polman Arifin Halim, Ketua KPU Polman Nurjanah Waris, mantan Pj Sekda Polman I Nengah Tri Sumandana, serta Sekretaris KPU Polman.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Polman, Rizal Djamaluddin, mengatakan agenda sidang berfokus pada pemeriksaan saksi, termasuk saksi dari pihak korban.

“Agenda pemeriksaan saksi, termasuk saksi dari pihak korban,” kata Rizal kepada wartawan.

Menurutnya, keterangan saksi dibutuhkan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan 2.724 potong baju Linmas yang digunakan pada Pemilu 2024.

Keterangan para saksi juga menjadi bagian dari pelengkap alat bukti dalam perkara tersebut.

Setelah seluruh saksi memberikan keterangan, sidang selanjutnya dijadwalkan memasuki tahap penuntutan.

Jaksa Tegaskan Tak Bisa Restorative Justice

Rizal menegaskan kasus yang menjerat Ilham Borahima tidak lagi memiliki peluang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

Hal itu karena hingga saat ini tidak ada upaya dari tersangka untuk memulihkan kerugian korban.

“Untuk bisa RJ harus ada pemulihan terhadap korban, tapi selama ini tidak ada hingga kami limpahkan ke pengadilan,” ujarnya.

Ia menjelaskan pengadaan baju Linmas tersebut tidak menggunakan anggaran APBD Polewali Mandar.