Gubernur Sulawesi Barat
Gubernur SDK Tekankan Keadilan Harga Demi Lindungi Petani dan Konsumen
SDK berharap produksi gabah di Sulbar terus meningkat seiring membaiknya sistem irigasi dan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/SDK-saat-menghadiri-Rapat-Turun-Sawah-tingkat-Daerah-Irigasi-DI-Lakejo-di-Kecamatan-Tapango.jpg)
TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan kemampuan daya beli masyarakat.
Hal itu disampaikan SDK saat menghadiri Rapat Turun Sawah tingkat Daerah Irigasi (DI) Lakejo di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka musim tanam rendengan tahun 2025/2026 di areal Bendungan Lakejo, Desa Dakka.
Baca juga: Hadiri Wisuda, Gubernur SDK Harap STAIN Majene Segera Bertransformasi Jadi Universitas Islam Negeri
Hadir dalam kesempatan itu Bupati Polman Samsul Mahmud, anggota DPRD Provinsi Sulbar, serta pimpinan OPD provinsi dan kabupaten bersama para kelompok tani.
SDK berharap produksi gabah di Sulbar terus meningkat seiring membaiknya sistem irigasi dan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian.
Namun, ia mengingatkan agar peningkatan produksi juga diiringi pengendalian harga agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi.
“Kalau hulunya sudah bagus, kita bawa ke hilir, yaitu harga di pasar. Harga beras tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, pemerintah yang beli di bawah HPP. Tapi kalau terlalu tinggi, dilakukan operasi pasar agar tetap stabil,” ujar SDK.
Menurutnya, harga beras yang terlalu tinggi akan membebani masyarakat, sementara harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani.
Karena itu, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai instrumen menjaga keadilan ekonomi.
“Kalau gabah Rp8.000 per kilogram, berarti harga beras bisa mencapai Rp16.000 di pasar. Tentu masyarakat tidak mampu. Karena itu pemerintah menetapkan harga sekitar Rp13.500 agar petani tetap untung dan masyarakat tetap bisa membeli,” jelasnya.
SDK menekankan bahwa keseimbangan harga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan daerah sekaligus mendukung daya saing beras lokal Sulbar di pasar nasional.
Sementara itu, Bupati Polman Samsul Mahmud menyebut sistem irigasi Lakejo merupakan tulang punggung produksi pertanian Tapango.
Menurutnya, irigasi tersebut mengairi sekitar 1.250 hektar sawah dan berdampak langsung pada peningkatan hasil panen.
“Masyarakat kami di Tapango sangat bergantung pada irigasi ini. Kalau dulu hasil panen hanya 5 sampai 6 ton per hektar, sekarang sudah meningkat menjadi 8 sampai 9 ton,” ungkap Samsul.(*)
| Simalakama UU HKPD |
|
|---|
| Gubernur Sulbar SDK Temui Pendahulunya Anwar Adnan Saleh di Jakarta |
|
|---|
| Dari Natal Kerukunan ke Isra Mikraj, Gubernur SDK Tegaskan Sulbar Rumah Toleransi |
|
|---|
| Gubernur Sulbar Janji Kucurkan Rp 43 Miliar untuk Pembangunan Mamasa Tahun 2026 |
|
|---|
| Gubernur Sulbar SDK Minta Mitigasi Bencana dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Diperkuat |
|
|---|