Aliansi Mahasiswa Polman Ungkap 10 Aduan Keresahan Warga atas Kenaikan PBB-P2

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa dan Rakyat (SEMARAK) membuka posko pengaduan terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Jumat (29/8/2025).

Posko pengaduan tersebut dibuka di Boyang Marhaenis, Jalan Anoah, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali.

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polman, Mubarak, menyampaikan, sudah ada sejumlah warga yang datang menyampaikan langsung keresahan mereka.

Baca juga: Tolak Rencana Kenaikan PBB, Mahasiswa Polman Minta Penyesuaian NJOP Dibatalkan

“Kurang lebih sudah ada 10 warga yang datang mengadu. Mereka resah karena nilai PBB melonjak sangat drastis,” kata Mubarak kepada wartawan.

Salah satu aduan terbaru, lanjut Mubarak, menyebut seorang warga yang tahun sebelumnya hanya membayar PBB sebesar Rp 80 ribu, kini harus membayar hingga jutaan rupiah pada 2025.

“Itu pengakuan langsung dari warga. Saat ini kami masih menunggu bukti resmi pembayaran pajak untuk kami kumpulkan,” ujarnya.

Mubarak menyebut, posko ini menjadi wadah warga menyampaikan keluhan secara langsung, sekaligus menjadi dasar untuk mendorong evaluasi kebijakan oleh pemerintah daerah.

Rencana Konsolidasi Akbar

Aliansi SEMARAK Polman, yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda, juga berencana menggelar konsolidasi akbar dalam waktu dekat untuk merespons aduan masyarakat.

“Kami akan konsolidasi untuk mempersiapkan aksi penolakan atas kebijakan kenaikan PBB ini. Kami ingin menyuarakan keresahan masyarakat,” ujar Mubarak.

Anggota Aliansi SEMARAK Polman:

Komite Perjuangan Rakyat (Komrak)

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya

Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP)

Aliansi ini menegaskan komitmennya untuk mengawal isu kenaikan pajak yang dinilai membebani warga secara tidak proporsional, khususnya bagi masyarakat kecil di wilayah Polman.(*)

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli