Lipsus Pendidikan Pasangkayu
Peduli Anak Pemkab Pasangkayu Kembalikan 400 ATS Kembali Bersekolah
penanganan tidak hanya sebatas mengembalikan anak ke bangku sekolah, tetapi juga dilakukan melalui sosialisasi kepada anak dan orang tua
Penulis: Taufan | Editor: Ilham Mulyawan
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Wabup-pasangkayu-herny-Agus-Bicara-soal-pendidikan.jpg)
TRIBUN-SULBAR.COM,PASANGKAYU - Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mulai mempercepat langkah penanganan tingginya angka anak putus sekolah yang terjadi pada 2025.
Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus, menegaskan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut, termasuk memastikan anak-anak kembali mendapatkan akses pendidikan.
“Sekarang ini sudah kurang lebih 400 anak tidak sekolah (ATS) yang berhasil kami kembalikan ke sekolah,” ujar Herny saat ditemui di Kantor Bupati Pasangkayu, Sabtu (2/5/2026).
Baca juga: Kondisi Ekonomi Keluarga Membuat Anak di Pasangkayu Memilih Bekerja Ketimbang Sekolah
Baca juga: PUPR Pasangkayu Alokasikan Rp60 Miliar Infrastruktur Termasuk Jalan ke Sekolah
Ia menjelaskan, upaya penanganan tidak hanya sebatas mengembalikan anak ke bangku sekolah, tetapi juga dilakukan melalui sosialisasi kepada anak dan orang tua terkait pentingnya pendidikan.
Menurut Herny, pendekatan ini penting agar kesadaran masyarakat meningkat dan kasus putus sekolah tidak terus berulang.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat penanganan. Upaya ini melibatkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Keluarga Berencana (KB), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), hingga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pasangkayu, Henrik, menyebut pendataan anak putus sekolah dilakukan secara menyeluruh mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, termasuk lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Pendataan ini penting agar penanganannya tepat sasaran,” jelasnya.
Henrik menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada pendataan, tetapi juga berupaya mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal.
Di sisi lain, Herny juga menekankan bahwa data angka putus sekolah yang ada saat ini akan kembali diverifikasi.
“Kami akan cek lagi apakah data tersebut benar adanya, supaya penanganannya lebih akurat,” tambahnya.
Angka anak putus sekolah di Pasangkayu pada 2025 mencapai 7.389 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 5.272 anak.
Pemerintah daerah pun memastikan akan terus mendorong berbagai langkah konkret agar angka tersebut bisa ditekan dan anak-anak di Pasangkayu tetap mendapatkan hak pendidikan mereka.
Kepala Dinas Sosial Pasangkayu, Elsi mengatakan dari total 16.390 jiwa, terdapat sekitar 4.435 kepala keluarga (KK) di Pasangkayu masuk dalam kategori miskin.
Data tersebut mengacu pada penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Maka tak heran, tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Pasangkayu pada 2025 tak lepas dari persoalan ekonomi keluarga yang masih membelit sebagian masyarakat.
Jumlah anak putus sekolah di Pasangkayu melonjak dari 5.272 kasus pada 2024 menjadi 7.389 kasus pada 2025, atau bertambah 2.117 anak.
| Kondisi Ekonomi Keluarga Membuat Anak di Pasangkayu Memilih Bekerja Ketimbang Sekolah |
|
|---|
| PUPR Pasangkayu Alokasikan Rp60 Miliar Infrastruktur Termasuk Jalan ke Sekolah |
|
|---|
| Minat Sekolah Rendah Pemicu Lonjakan Anak Tidak Sekolah di Pasangkayu |
|
|---|
| Wabup Herny Ungkap Banyak Anak Tidak Sekolah di Pasangkayu karena Ingin Bekerja |
|
|---|
| 7.389 Anak di Pasangkayu Putus Sekolah di 2025 OPD Lintas Sektor Terjun untuk Putus Angka ATS |
|
|---|