Wabup Pasangkayu Tekankan RKPD 2027 Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus menghadiri Forum Konsultasi Publik penyusunan Rancangan Awal RKPD 2027 di Hotel Trisakti, Kamis (22/1/2026).
• Herny menegaskan RKPD 2027 harus berbasis kebutuhan masyarakat, fokus sektor unggulan, serta pengentasan kemiskinan dan stunting.
• Ia juga mendorong prinsip money follows priority, optimalisasi PAD, dan pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan daerah.

TRIBUN-SULBAR.COM,PASANGKAYU- Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2027.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Trisakti Pasangkayu, Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kamis (22/1/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Pasangkayu, Forkopimda, anggota DPRD Pasangkayu, serta para peserta forum yang terdiri dari perwakilan perusahaan, tokoh pemuda, dan unsur masyarakat.

Baca juga: Warga Soroti Tiga Honorer Diduga Jarang Berkantor Diangkat Jadi PPPK PW di Mapilli Polman

Baca juga: Bapenda Klaim PAD Mamuju Tembus Rp119,4 Miliar Akhir 2025, Hasil Pajak Terkumpul Rp56 Miliar

Pantauan Tribun-Sulbar.com, acara berlangsung khidmat namun dinamis. 
Ruangan aula dipenuhi peserta yang menyimak pemaparan dengan serius. 

Sejumlah peserta tampak aktif mencatat materi, sementara pada sesi diskusi beberapa perwakilan OPD dan peserta forum menyampaikan pandangan serta masukan terkait arah pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus menegaskan bahwa Tahun 2027 akan menjadi tahun penuh tantangan bagi daerah, seiring dengan berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk meninggalkan pola kerja lama dan mulai menata ulang arah kebijakan pembangunan secara lebih tajam dan terukur.

Herny Agus menekankan bahwa RKPD 2027 tidak boleh lagi menjadi daftar keinginan (wish list), melainkan harus disusun sebagai daftar kebutuhan (need list) yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. 

Ia meminta setiap program dan kegiatan memiliki dampak nyata, khususnya dalam mendorong sektor unggulan daerah seperti perkebunan dan perikanan, serta berkontribusi pada penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip “money follows priority” dalam penganggaran. 

Menurutnya, anggaran harus diarahkan pada program prioritas, sementara belanja yang bersifat seremonial dan tidak mendesak perlu dikurangi.

“Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Wakil Bupati juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta digitalisasi pajak dan retribusi daerah. 

Di samping itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan pendanaan alternatif, termasuk dana CSR perusahaan, agar disinergikan dengan program prioritas pemerintah daerah.