Warga Tanjung Babia Siap Bantu Satpol Tertibkan Sapi Liar, Keluhkan Denda Tak Efektif

Ringkasan Berita:

• Warga Tanjung Babia siap membantu Satpol PP menertibkan sapi liar yang kerap merusak tanaman dan fasilitas umum di Pasangkayu.
• Satpol PP mengaku kesulitan menindak karena tidak ada kandang penampungan dan pemilik ternak enggan mengaku saat sapinya tertangkap.
• Warga dan Wakil Bupati Pasangkayu menilai denda Rp100 ribu bagi pemilik sapi liar sudah tidak efektif dan perlu penanganan lebih tegas.

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU – Warga Dusun Tanjung Babia, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, siap membantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan sapi liar berkeliaran dan merusak tanaman warga.

Salah seorang warga, Sri Wahyuni, menuturkan kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan sangat meresahkan.

Ia meminta penertiban dilakukan lebih tegas agar pemilik ternak jera.

Baca juga: Warga Dusun Tanjung Babia Pasangkayu Keluhkan Sapi Dilepasliarkan, Rusaki Tanaman dan Pipa Air

“Kalau sapi-sapi itu ditangkap mungkin pemiliknya kapok. Karena sudah sering sekali bikin tanaman kami rusak,” ujarnya kepada Tribun-Sulbar.com, Senin (10/11/2025).

Namun, upaya Satpol PP menertibkan sapi liar terkendala fasilitas.

Tidak adanya kandang penampungan khusus membuat hewan hasil tangkapan terpaksa dilepaskan kembali.

Selain itu, tidak ada pemilik yang mengaku saat sapinya tertangkap, sehingga penegakan aturan sulit dilakukan.

Sanksi yang berlaku saat ini, berdasarkan peraturan daerah, yakni denda Rp100 ribu untuk sapi dan Rp50 ribu untuk kambing, dinilai warga sudah tidak relevan.

Besaran denda tersebut dianggap terlalu ringan dan tidak memberi efek jera.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus, mengakui penanganan sapi liar masih menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah daerah.

“Meski dendanya kecil, kami juga tidak bisa ubah begitu saja. Karena banyak pemilik yang tidak mengaku. Ini sangat tergantung pada kesadaran para peternak,” jelasnya.

Herny bahkan sempat mengusulkan agar sapi liar dibius saja, namun langkah itu tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia berharap kesadaran masyarakat untuk tidak melepasliarkan ternaknya dapat tumbuh, agar tidak terjadi konflik antarwarga.

“Kami juga serba salah kalau masyarakat mau bertindak sendiri. Jadi, kami imbau pemilik ternak lebih bertanggung jawab,” katanya.

Sementara Sri Wahyuni berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret sebelum masalah ini menimbulkan gesekan sosial.

“Kami yang tidak punya sapi justru paling dirugikan. Tanaman rusak dan lingkungan kotor,” keluhnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Taufan