Ketemu HRS, PMII Jaksel Ingatkan Hal Ini ke Wakil Menteri Agama

PMII, kata Asdar, tetap konsisten mendorong penguatan moderasi beragama, literasi ideologi, dan pengawasan terhadap konten keagamaan bermuatan intoleransi.

“Kami tidak anti-dialog. Tapi dialog harus jadi sarana klarifikasi, bukan pembenaran,” tegasnya.

Jika pejabat negara ingin berdialog dengan HRS, kata dia, harus ada pernyataan tegas bahwa Indonesia menolak semua bentuk ideologi khilafah, radikalisme, dan intoleransi.

Ia juga mendesak Kementerian Agama agar transparan kepada publik soal isi dan tujuan pertemuan tersebut.

“Jangan sampai muncul kesan ada agenda tersembunyi. Publik berhak tahu, agar tidak ada ruang simpati gelap yang bisa dimanfaatkan kelompok radikal,” tegas Asdar.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pertemuan Wamenag dan HRS bukan sekadar peristiwa politik.

“Tetapi ini ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menjaga kerukunan dan keberagaman bangsa,” pungkasnya.(*)