Ketemu HRS, PMII Jaksel Ingatkan Hal Ini ke Wakil Menteri Agama

TRIBUN-SULBAR.COM – Pertemuan Wakil Menteri Agama, Dr. Romo H. R. Muhammad Syafii, dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) menuai reaksi kritis dari berbagai kalangan. 

Salah satunya datang dari The Nusa Institute, lembaga yang konsisten mendorong agenda moderasi beragama di Indonesia.

Ketua PMII Cabang Jakarta Selatan, Muh Asdar Prabowo, menilai pertemuan itu harus dipahami dalam konteks kewaspadaan ideologi.

Bukan sekadar silaturahmi biasa.

Baca juga: Ketua PMII Mamuju Kecam Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI

“Negara memang tidak boleh menutup pintu dialog. Tapi dialog juga tidak boleh menjadi pintu masuk legitimasi bagi ideologi intoleran,” tegas Asdar di Jakarta, Kamis (25/9).

Ia mengingatkan publik akan rekam jejak HRS dan organisasi yang pernah dipimpinnya, Front Pembela Islam (FPI).

Dalam catatan media arus utama, FPI dikenal terlibat dalam aksi kekerasan dan intoleransi.

Termasuk penutupan rumah ibadah agama lain, hingga penyerangan terhadap demonstrasi damai kelompok kebebasan beragama di Monas tahun 2008.

“Habib Rizieq pernah menjalani hukuman akibat keterlibatannya dalam kekerasan. Ia juga memimpin organisasi yang dibubarkan pemerintah karena dinilai mendukung ideologi ekstrem dan mengganggu ketertiban umum,” lanjut Asdar.

Ia juga menyoroti dokumentasi publik yang menunjukkan simpati HRS terhadap gagasan khilafah yang dipropagandakan ISIS.

Bahkan, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan korelasi antara simpati terhadap HRS dengan dukungan terhadap HTI dan ISIS.

“Ini bukan tuduhan kosong. Fakta media arus utama dan riset ilmiah menunjukkan adanya keterkaitan simbolik antara HRS dan jaringan ideologi ekstrem global,” tambahnya.

Asdar menekankan, pejabat negara, apalagi dari Kementerian Agama, harus bersikap sangat hati-hati.

Pertemuan dengan tokoh kontroversial tanpa penjelasan substansi bisa memicu tafsir legitimasi politik.

“Kita tak bisa membiarkan masyarakat menganggap negara melunak terhadap ideologi yang terbukti mengancam Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

PMII, kata Asdar, tetap konsisten mendorong penguatan moderasi beragama, literasi ideologi, dan pengawasan terhadap konten keagamaan bermuatan intoleransi.

“Kami tidak anti-dialog. Tapi dialog harus jadi sarana klarifikasi, bukan pembenaran,” tegasnya.

Jika pejabat negara ingin berdialog dengan HRS, kata dia, harus ada pernyataan tegas bahwa Indonesia menolak semua bentuk ideologi khilafah, radikalisme, dan intoleransi.

Ia juga mendesak Kementerian Agama agar transparan kepada publik soal isi dan tujuan pertemuan tersebut.

“Jangan sampai muncul kesan ada agenda tersembunyi. Publik berhak tahu, agar tidak ada ruang simpati gelap yang bisa dimanfaatkan kelompok radikal,” tegas Asdar.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pertemuan Wamenag dan HRS bukan sekadar peristiwa politik.

“Tetapi ini ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menjaga kerukunan dan keberagaman bangsa,” pungkasnya.(*)