Perkuat Integrasi Data Sektoral, Diskominfoss Sulbar Jadikan Data Statistik BPS Acuan Program

Ringkasan Berita:

• Diskominfoss Sulbar mendorong seluruh OPD menjadikan data statistik resmi BPS sebagai rujukan pembangunan daerah.
• Integrasi data sektoral dilakukan melalui harmonisasi, validasi, dan penerapan Kebijakan Satu Data Indonesia.
• Pemprov Sulbar berupaya membangun ekosistem data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoss) Sulawesi Barat bergerak cepat mengawal visi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Kepala Diskominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyatakan sebagai leading sector data daerah, Diskominfoss Sulbar mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar untuk terus meningkatkan kualitas data sektoral serta menjadikan data statistik resmi yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan dalam penyusunan indikator pembangunan daerah.

Data tersebut kemudian dipadukan dengan data sektoral OPD sesuai kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan BPS memiliki mandat sebagai pembina data statistik nasional yang menggunakan standar, metodologi, metadata, dan mekanisme pengumpulan data yang terukur sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan.

Baca juga: Kadis Kominfo Mamuju Tengah: Harkitnas 2026 Jadi Pemantik ASN Berinovasi di Era Digital

Baca juga: KominfoSS Sulbar Integrasikan Data Lintas Sektoral untuk Penanganan Stunting

Dalam kerangka Kebijakan Satu Data Indonesia, BPS juga berperan sebagai pembina data statistik untuk memastikan kualitas dan keterpaduan data yang digunakan pemerintah.

"Perlu dipahami bahwa setiap instansi memiliki kebutuhan dan tujuan pengumpulan data yang berbeda. Karena itu, tidak jarang ditemukan perbedaan angka antara data yang dimiliki OPD dengan data yang dirilis BPS. Perbedaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh metodologi, cakupan wilayah, periode pengumpulan, maupun definisi indikator yang digunakan," ujar Ridwan.

Perbedaan Data BPS dan OPD Dinilai Wajar

Secara teknis, perbedaan ini bersumber dari karakteristik jenis data itu sendiri. Data BPS umumnya bersifat statistik dasar yang mengukur indikator makro, seperti angka kemiskinan atau pengangguran, menggunakan metode sampel (sampling).

BPS mengumpulkan data melalui sensus, seperti Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, serta survei sampel seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Sementara itu, pemerintah daerah mengelola data statistik sektoral yang bersifat mikroskopis dan berbasis nama serta alamat (by name by address) hasil dari pelayanan atau administrasi instansi sehari-hari.

Salah satu contohnya adalah data penerima bantuan sosial yang dikelola Dinas Sosial.

Karena itu, menurut Ridwan, wajar jika terjadi perbedaan angka antara data BPS dan data OPD.

BPS memotret kondisi makro daerah, sedangkan OPD memegang data teknis operasional sesuai tugas dan fungsinya.

Meskipun berbeda fungsi, Ridwan menegaskan data milik OPD tidak boleh dikesampingkan.

Data tersebut tetap menjadi instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan tugas, pelayanan, dan evaluasi program pada sektor masing-masing.

Namun, data sektoral tersebut harus melalui proses harmonisasi dan validasi agar dapat terintegrasi dengan baik.

Ia menjelaskan data yang dimiliki masing-masing OPD tetap memiliki fungsi penting sebagai data internal.

Namun demikian, data tersebut juga menjadi dasar untuk melakukan harmonisasi dan validasi agar dapat menjadi bagian dari data pembangunan daerah yang terintegrasi.

"Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong integrasi data antarsektor melalui penguatan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia. Tujuannya agar seluruh data yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan memiliki standar yang sama, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Ridwan juga menyampaikan Diskominfoss Sulbar selaku walidata daerah terus berkoordinasi dengan BPS, Bappeda, serta seluruh OPD untuk memperkuat tata kelola data sektoral.

Upaya tersebut mencakup penyusunan metadata, standardisasi indikator, peningkatan interoperabilitas data, serta sinkronisasi berbagai basis data yang selama ini dikelola masing-masing instansi.

"Kami mengajak semua pihak untuk melihat perbedaan data secara proporsional. Yang terpenting adalah memastikan sumber data, metodologi, dan tujuan penggunaannya jelas. Pemprov Sulbar berkomitmen membangun ekosistem data yang semakin terintegrasi sehingga menghasilkan data sektoral yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat bagi masyarakat," tutupnya. (*)