Tekan Angka Putus Sekolah, Pemprov Sulbar Target 350 Anak Kembali Belajar

Ringkasan Berita:

• Pemprov Sulbar menargetkan 350 anak putus sekolah kembali belajar pada 2026.
• Penyebab utama putus sekolah meliputi kemiskinan dan masalah sosial seperti kenakalan remaja.
• Pemerintah menyiapkan bantuan biaya dan perlengkapan sekolah serta menargetkan hingga 1.000 anak kembali bersekolah secara bertahap.

 

 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Sulbar, Sabtu (2/5/2026).

Usai upacara, Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan bahwa tingginya angka putus sekolah di Sulbar masih menjadi persoalan serius.

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kemiskinan hingga masalah sosial seperti kenakalan remaja.

“Masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Faktornya beragam, ada karena kemiskinan, ada juga karena kenakalan,” ujarnya.

Baca juga: Profil CJH Termuda Mamuju Tengah, Usia 15 Tahun Gantikan Ayah yang Alami Gangguan Mental

Baca juga: Viral, Jamaah Haji Asal Mamuju Minta Turun dari Pesawat Gegara Teringat Ayamnya Belum Diberi Makan

Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Sulbar menargetkan sekitar 350 anak dapat kembali mengenyam pendidikan pada 2026.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan serta pemerintah kabupaten se-Sulbar.

“Ini langkah awal. Selanjutnya, kita akan menyisir hingga sekitar seribu anak untuk dikembalikan ke sekolah,” katanya.

Upaya Pemprov Kembalikan Anak ke Sekolah

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Sulbar menyiapkan sejumlah bantuan, termasuk pembiayaan pendidikan dan perlengkapan sekolah.

Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus mencegah anak kembali bekerja di usia dini.

“Kita siapkan biaya pendidikan dan perlengkapan, agar mereka tidak terbebani kondisi ekonomi orang tua dan tidak lagi menjadi tenaga kerja,” tegasnya.

Gubernur Suhardi Duka juga menekankan bahwa praktik mempekerjakan anak di bawah umur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meski kerap terjadi akibat tekanan ekonomi.

Ia menilai pengembalian anak ke bangku sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah sekaligus bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

“Ini tanggung jawab pemerintah. Jika tidak dilakukan, berarti kita mengabaikan hak asasi manusia di bidang pendidikan,” tuturnya.