Berita Sulbar
Pimpinan DPRD Sulbar Temui Gubernur SDK, Bahas Tantangan Fiskal
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menegaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program pusat berjalan optimal.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Pimpinan-DPRD-Provinsi-Sulawesi-Barat-silaturahmi-dengan-Gubernur-Sulbar-Suhardi-Duka.jpg)
Ringkasan Berita:
- Pimpinan DPRD Sulbar bertemu Gubernur Suhardi Duka untuk memperkuat sinergi.
- Pertemuan membahas dukungan program pusat, Asta Cita, hingga tantangan fiskal daerah.
- DPRD mendorong peningkatan PAD dan prioritas program pro-rakyat di Sulbar.
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) silaturahmi dengan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Rabu pukul 15.00 WITA di Kantor Gubernur Sulbar.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya.
Turut hadir Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto.
Pertemuan berlangsung santai dan hangat, membahas sejumlah hal strategis.
Silaturahmi ini menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif di Sulbar.
Baca juga: Warga Polman Serbu Pasar Murah Peringatan Hari Buruh di Pekkabata
Baca juga: Pemerintah Pusat Buka Kemungkinan Batalkan Pemberlakuan Batas Belanja Pegawai 30 Persen di Sulbar
Bahas Sinergi Program dan Tantangan Fiskal Daerah
Dalam dialog tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi.
Kolaborasi dinilai penting untuk mendukung program pemerintah pusat, termasuk agenda Presiden dan Wakil Presiden melalui program Asta Cita.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menegaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program pusat berjalan optimal.
“DPRD bersama pemerintah provinsi harus saling mendukung, baik dalam penganggaran, pengawasan, maupun penyusunan kebijakan,” ujarnya.
Ia menyebut program nasional harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pemerintah daerah juga diminta aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program pusat.
Selain itu, DPRD menyoroti berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.
DPRD mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih selektif dan adaptif dalam menyusun program.
Prioritas diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat Sulbar.
| Pemerintah Pusat Buka Kemungkinan Batalkan Pemberlakuan Batas Belanja Pegawai 30 Persen di Sulbar |
|
|---|
| Warga Mamuju Calon Penerima Bantuan Diverifikasi Langsung Dinsos Sulbar Janji Tepat Sasaran |
|
|---|
| Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Sulbar Akan Dikelola Swasta |
|
|---|
| Sidak di Polman dan Majene Koperindag Sulbar Temukan Sejumlah Depot Air Minum Belum Punya Izin Usaha |
|
|---|
| Satpol PP Larang Pedagang Jualan di Bahu Jalan Arteri Mamuju Rawan Sebabkan Kecelakaan |
|
|---|