Gubernur SDK Minta Jajaran Pemprov Sulbar Belajar Cara Kerja Orang Tiongkok

TRIBUN-SULBAR.COM - Gubernur Sulbar Suhardi Duka memaparkan analisis komprehensif tentang faktor-faktor yang mendorong kemajuan ekonomi Tiongkok, yang kini menjadi kekuatan global dan bahkan dianggap sebagai ancaman ekonomi dunia, termasuk oleh Amerika Serikat. 

Padahal, pada tahun 1978, Tiongkok tercatat lebih miskin dibandingkan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (20/1/2026). 

Rakerda ini menjadi yang pertama kali digelar dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.

Baca juga: Karyawan Swasta di Pasangkayu Ditemukan Tak Bernyawa Diduga karena Hiperkolesterol

Baca juga: 3 Pemuda di Mamuju Ditangkap Usai Mencuri 3 Tabung Gas Alat Pancing Hingga Celengan Isi Rp5 Juta 

Rakerda dipimpin langsung oleh Gubernur Suhardi Duka dan dihadiri para bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, serta kepala OPD dari enam kabupaten di Sulbar secara virtual, bersama jajaran tenaga ahli gubernur dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Dalam pemaparannya, Suhardi Duka membandingkan model pembangunan ekonomi Barat dan Tiongkok. 

Menurutnya, negara-negara Barat menganut ekonomi pasar murni, di mana peran pemerintah relatif kecil, sementara sektor moneter, fiskal, dan korporasi sangat dominan.

“Amerika Serikat kuat karena moneternya. Hampir seluruh dunia memegang dolar. Kalau kekurangan, mereka tinggal mencetak uang. Tapi konsekuensinya, utang mereka juga sangat besar,” jelasnya.

Berbeda dengan Barat, Tiongkok mengembangkan model ekonomi hibrida, di mana pemerintah memegang peran sentral melalui kebijakan industri yang kuat, pengelolaan BUMN, serta intervensi fiskal dan moneter yang terarah. 

Filosofi Deng Xiaoping

Pemerintah daerah diberi ruang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meski sistem politik tetap tersentralisasi.

Gubernur Suhardi Duka mengutip filosofi Deng Xiaoping sejak 1978: “Tidak masalah kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.” Prinsip tersebut mencerminkan pragmatisme Tiongkok dalam memilih kebijakan ekonomi—baik sosialisme maupun kapitalisme—selama mampu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat.

Ia juga menyoroti karakter masyarakat Tiongkok yang mengedepankan pengambilan keputusan kolektif, perencanaan jangka panjang, dan kolaborasi dalam dunia usaha. Budaya tersebut dinilai menjadi fondasi kuat ketahanan ekonomi dan konsistensi pembangunan.

“Tiongkok membangun kolaborasi erat antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan dan aksi lapangan berjalan sangat cepat. Bahkan aturan yang menghambat investasi bisa diubah dalam semalam,” ujarnya.

Selain itu, tingkat budaya menabung masyarakat Tiongkok yang mencapai sekitar 30 persen dari pendapatan juga menjadi faktor penting. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang sekitar 5 persen, maupun Indonesia yang berkisar 2,5 persen.