Rujab Disegel Ketua DPRD Amalia Aras Tinggal di Rumah Pribadi Minta Kadis PUPR Segera Tuntaskan

TRIBUN-ULBAR.COM, MAMUJU - Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Aras angkat bicara terkait rumah dinas miliknya yang sempat disegel Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, di Jalan H Abdul Malik Pettana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Senin (5/1/2026) lalu.

Aksi ini merupakan bentuk protes atas belum dibayarkannya upah para tukang yang mengerjakan rehabilitasi bangunan tersebut.

Renovasi rumah tersebut merupakan wewenang Dinas PUPR Sulawesi Barat.

Baca juga: Gubernur SDK Sebut Sulbar Surplus Beras 70 Ribu Ton, Disuplai ke Kalimantan Hingga Palu

Baca juga: Temukan Lubang di Jl Pengayoman Mamuju Polda Sulbar Minta Dinas PU Perbaiki, MInggu Depan Dikerjakan

Amalia mengaku tak tahu menahu, apalagi dia baru setahun menjabat sebagai ketua. 

"Saya sudah konfirmasi sama pak kadis (Kadis PUPR Sulbar) katanya lagi dimediasi di kepolisian. Kalau tidak salah infonya kepala tukangnya yang tidak bayar anggotanya," ujar Amalia kepada Tribun-Sulbar.com, Selasa (6/1/2026).

Amalia mengatakan telah sampaikan ke kadis PUPR Sulbar agar secepatnya diurus dengan kontraktor menyelesaikan.

"Secepatnya diselesaikan sesuai pembicaraan tadi malam," ujarnya menambahkan.

Karena belum bisa menempati rujab tersebut, Amalia selama ini masih menempati rumah pribadinya di Mamuju.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra melakukan penyegelan terhadap Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) di Jalan H Abdul Malik Pettana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Senin (5/1/2026).

Sekretaris HMI Cabang Manakarra, Muhammad Masril, mengungkapkan total upah pekerja yang tertunggak mencapai puluhan juta rupiah.

"Kami mendesak dan meminta kepada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dan Sekretaris DPRD agar tidak melakukan serah terima rujab Ketua DPRD sebelum upah tukang diselesaikan," ujarnya.

Masril meminta perusahaan yang mempekerjakan tukang segera menunaikan kewajibannya.

Upah Rp31 Juta

"Kami juga meminta kepada perusahaan terkait agar kiranya segera melakukan proses pembayaran kepada tukang. Kami dari Pengurus HMI Cabang Manakara akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas," tegas Masril.

Masril menyebut, nilai nominal hak para tukang yang hingga kini belum dilunasi pihak terkait sebesar Rp 31 juta.

Dalam aksi tersebut, massa meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar serta Sekretariat Dewan tidak terburu-buru melakukan serah terima gedung.