Viral Informasi Gempa dan Tsunami di Sulbar, BPBD Pastikan Hoaks

Ringkasan Berita:

• BPBD Sulbar menegaskan informasi gempa bumi dan tsunami di Sulbar yang viral adalah hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
• Masyarakat diminta hanya mempercayai informasi dari BMKG, BPBD, dan kanal resmi pemerintah.
• Langkah bijak menghadapi hoaks: tetap tenang, cek sumber resmi, hentikan penyebaran, laporkan hoaks, dan edukasi lingkungan sekitar.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan informasi mengenai potensi gempa bumi dan tsunami di Sulbar yang viral di masyarakat adalah hoaks.

BPBD Sulbar telah berkoordinasi dengan BMKG dan menegaskan, hingga saat ini tidak ada prediksi resmi mengenai gempa bumi, termasuk waktu, lokasi, dan kekuatannya.

Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan hingga kini tidak ada peringatan dini resmi dari BMKG terkait potensi gempa atau tsunami di Sulbar.

Baca juga: Mengenali Bibit Siklon 93S, BMKG Minta Masyarakat untuk Waspada Terhadap Dampaknya!

“Informasi yang beredar adalah hoaks. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan jangan mudah percaya pada isu yang sumbernya tidak jelas,” ujar Yasir Fattah, Sabtu (20/12/2025).

BPBD Sulbar mengingatkan masyarakat untuk hanya mempercayai informasi kebencanaan dari sumber resmi, seperti BMKG, BPBD, dan kanal komunikasi resmi pemerintah pusat maupun daerah.

Yasir Fattah juga menjelaskan langkah yang harus dilakukan jika menerima informasi hoaks:

Tetap tenang dan jangan langsung menyebarkan informasi.

Periksa kebenaran melalui sumber resmi, seperti BMKG, BPBD, atau media pemerintah.

Hentikan penyebaran konten yang tidak jelas asal-usulnya.

Laporkan informasi hoaks kepada pihak berwenang.

Edukasi keluarga dan lingkungan untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi kebencanaan.

BPBD Sulbar terus memantau kondisi wilayah dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kesiapsiagaan serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Mari jaga ketenangan dan ketertiban masyarakat dengan tidak menyebarkan informasi menyesatkan. Informasi resmi hanya dikeluarkan pemerintah yang berwenang,” tutup Yasir Fattah.(*)