Arus Mudik Natal dan Tahun Baru di Mamuju Capai Puncak H-1, 24 Desember 2025

Ringkasan Berita:

• BPTD Mamuju mulai memeriksa kelaikan 37 bus rute Mamuju-Makassar menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dan 20 bus dinyatakan layak jalan.
• Kesiapan transportasi laut juga dipastikan melalui KMP Laskar Pelangi yang menampung 190 penumpang dan 28 kendaraan, dijadwalkan beroperasi tiga kali seminggu.
• Puncak arus mudik diprediksi 24 Desember 2025 dan arus balik 4 Januari 2026, sementara perusahaan otobus diminta menyiapkan armada cadangan, dengan tarif non-ekonomi mengikuti mekanisme pasar.

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU- Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) mulai menyiapkan armada bus dan kapal penyeberangan menghadapi arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Ramp check dilakukan pada 37 bus rute Mamuju-Makassar, dan 20 bus dinyatakan layak jalan.

Sementara 17 bus lainnya masih perlu perbaikan teknis atau pemenuhan dokumen sebelum beroperasi.

Baca juga: Polres Mateng Siapkan 130 Personel Kawal Nataru, Jaga Gereja dan Pusat Keramaian

Baca juga: Kades Sarjo Ungkap Ratusan Kuburan Hilang Diterjang Abrasi, Makam Terpaksa Dipindah ke Luar Desa

Kepala BPTD, Ahmad, mengatakan pihaknya telah inspeksi keselamatan atau ramp check terhadap puluhan armada bus melayani rute Mamuju-Makassar.

Dari total 37 bus yang diperiksa, Ahmad mengungkapkan baru sekitar 54 persen armada  dinyatakan memenuhi syarat operasional.

"Kami sudah melakukan ramp check untuk angkutan bus rute Mamuju-Makassar. Dari 37 bus, ada 20 yang layak jalan, sementara 17 lainnya masih dalam catatan kami untuk segera ditindaklanjuti," ujar Ahmad kepada media di Posko Terpadu, terminal Tipe A Simbuang, Mamuju, Jumat (19/12/2025).

Kesiapan transportasi laut juga dipastikan melalui KMP Laskar Pelangi menampung 190 penumpang dan 28 kendaraan.

Kapal ini dijadwalkan beroperasi tiga kali seminggu, yakni Minggu, Rabu, dan Sabtu.

BPTD memprediksi puncak arus mudik terjadi 24 Desember 2025 dan arus balik pada 4 Januari 2026.

Perusahaan otobus diminta menyiapkan armada cadangan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Tarif bus non-ekonomi mengikuti mekanisme pasar sesuai fasilitas yang diberikan, sementara tarif dasar untuk kelas ekonomi tetap mengacu pada ketentuan pemerintah.(*)