Bapperida Sulbar dan BPKP Perkuat Sinergi Pengawasan Isu Strategis Daerah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Pada Jumat (24/10/2025), Sekretaris Bapperida Sulbar Muhammad Darwis Damir, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bapperida, memimpin kegiatan supervisi dan pendalaman daftar kerja isu strategis daerah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar di Kantor BPKP Mamuju.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan Laporan Eksekutif Daerah (LED) yang digagas BPKP sebagai upaya memperkuat efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan sektoral di daerah.

Baca juga: Gubernur SDK Dukung Pembangunan Irigasi di Desa Paku Polman, Dikucurkan Anggaran Rp25 Miliar

“BPKP terus mengawal efektivitas perencanaan dan penganggaran sektoral, termasuk di Sulawesi Barat. Melalui supervisi ini, kami mendalami daftar kerja isu strategis yang menjadi konsentrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Laporan Eksekutif Daerah Tahun 2025,” ujar Darwis Damir.

Dalam kegiatan tersebut, Bapperida Sulbar menekankan pentingnya sinkronisasi isu strategis daerah dengan visi-misi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.”

“Kami berharap, melalui pendalaman ini, isu strategis dan data sektoral yang menjadi fokus kepala daerah dapat selaras dengan arah pembangunan provinsi. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi BPKP dalam memberikan rekomendasi pengawasan perencanaan,” jelas Darwis.

Dalam supervisi tersebut, Bapperida dan BPKP membahas tiga tema utama dalam kertas kerja konfirmasi BPKP, yakni kesejahteraan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pertumbuhan ekonomi.

“Ketiga isu ini sangat fundamental bagi Sulbar. Dengan keterbatasan celah fiskal, efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting,” tambah Darwis.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyambut baik langkah BPKP yang melakukan supervisi sejak tahap awal perencanaan.

Menurutnya, langkah ini berbeda dari audit reguler yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jika BPK menilai penggunaan anggaran setelah kegiatan berjalan, maka BPKP melakukan pengawasan sejak awal proses perencanaan. Pendekatan ini membantu kami memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan lebih tepat sasaran,” ujar Junda.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pejabat fungsional madya BPKP beserta staf, serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar.

Melalui kolaborasi ini, kedua lembaga berharap sinergi yang terjalin dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan di Sulawesi Barat.(*)